Merauke, Suryapapua.com – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka melakukan pertemuan bersama puluhan petani penerima alsintan, dari 101 penerima di auditorium kantor bupati Senin (2012).
Tak diketahui alasan mendasar, penerima lain tak menghadiri pertemuan dimaksud. Padahal telah adanya pemberitahuan secara resmi oleh Kepala Dinas Pertanian Merauke, Ratna Lauce.
Pertemuan dimaksud tidak lain sehubungan pembagian alsintan oleh salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sulaeman Hamzah yang berlangsung beberapa waktu lalu.
Dalam arahannya, Bupati Mbaraka menjelaskan, pemerintah mempunyai struktur jelas dan tak bisa diintervensi siapapun, termasuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Alsintan yang diberikan, jelasnya, bersumber dari dana pemerintah. Tidak menggunakan dana partai politik atau uang pribadinya Jefry Tjahyadi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Merauke.
“ Bahwa usulanitu oleh salah seorang anggota DPR RI melalui aspirasi. Kemudian dimasukkan ke Departemen Kementerian Pertanian RI. Lalu departemen menganggarkan. Namun sesungguhnya dana dari pemerintah untuk pengadaan peralatan pertanian,” katanya.
Lalu, tegas Bupati Mbaraka, administrasinya harus dari pemerintah. Jadi Departemen Pertanian kemudian menyerahkan alsintan ke Pemkab Merauke dan diteruskan kepada petani sebagai pengguna.
“Jadi bukan anggota DPR RI datang ke Merauke membuat acara. Ingat bahwa pemerintah bukanlah boneka. Perlu dicatat bahwa berita acara bukan ditandatangani anggota DPR RI atau Jefri Tjahyadi . Tetapi Kepala Dinas Pertanian Merauke,” tegasnya.
Selanjutnya, penerima juga adalah kelompok tani, bukan peroranga. Itu aturannnya. “Jadi kalau Ketua Partai Nasdem Merauke, Jefri Tjahyadi tak paham aturan, jangan bicara, sebaiknya belajar dulu,” kritiknya.
Bupati juga mengantisipasi kelompok tani sebagai penerima adalah orang Nasdem, maka tak menutup kemungkinan orang dibawa berkelahi. Siapa yang bertanggungjawab? Nanti kalian terakhir mengadu ke pemerintah.
“Perlu digarisbawahi yang mengontrol alsintan dan Gapoktan adalah pemerintah dalam hal ini PPL dibawah. Lalu ketika petani susah pupuk maupun kesulitan menjual beras, belum ada saluran atau galian juga jalan usaha tani yang membangun serta mengurus adalah pemerintah,” ujarnya.
“Sejelek-jeleknya aparatur saya, pasti kalian (petani;red) melakukan komunikasi dengan mereka. Ini harus dicatat dan diperhatikan dengan baik,” pintanya lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mbaraka menegaskan, Partai Nasdem Merauke telah melakukan ‘pembunuhan’ karakter terhadap orang asli Papua (OAP). Dimana Yohan Pakage dilengserkan saat itu hingga meninggal dunia beberapa pekan lalu.
Setelah dilengserkan, pengalihan kekuasaan kepada Frederikus Gebze yang saat itu menjabat sebagai Bupati Merauke, namun pada akhirnya tak dihargai dan kepemimpinan diambilalih Jeftri Tjahyadi.
Selain itu, katanya, anggota DPR RI maupun DPR Papua, bukan anak asli Papua atau anak trans-kelahiran Merauke. Lalu apakah kalian ingin kerja dengan mandi lumpur untuk mereka terus?
Sementara dalam video sebelumnya, Ketua Partai Nasdem Kabupaten Merauke, Jefri Tjahyadi mengaku menelpon Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk bertemu, sekaligus meminta agar Kepala Dinas Pertanian setempat, Ratna Nauce menandatangani surat untuk penyerahan alsintan kepada kelompok tani dan pertemuan dilangsungkan.
“Kami menyadari kalau dalam pilkada, Nasdem tak mendukung Pak Romanus Mbaraka dan H. Riduwan. Hanya saja setelah terpilih, kami tetap menghormati sekaligus mendukung,” katanya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
