Merauke, Suryapapua.com-“Berbicara tentang berbagai persoalan pendidikan yang terjadi dari waktu ke waktu di Kabupaten Merauke, harus ada komitmen bersama. Dimana perlu dilakukan penguraian untuk dibenahi kembali.”
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah saat coffee morning yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebuydayaan setempat dengan menghadirkan berbagai pihak mulai dari kalangan akademisi, para pejabat kabupaten-provinsi, pegiat pendidikan serta stakehoklder lain di auditorium kantor bupati Kamis (26/06/2025).
Menurutnya, ketika membahas tentang permasalahan pendudikan, kualitas pendidik (guru;red) harus menjadi priorotas untuk dibenahi dan atau diperhatikan.
Persoalan pendidikan, diakui Wabub Fauzun sangat kompleks. SEbut saja, satu guru di daerah pedalaman harus mengajar tiga kelas.
Itu karena tidak semua guru berada di tempat tugasnya. Berbagai persoalan dimaksud, tak bisa dilihat dalam jangka waktu sebentar, tetapi banyak tahapan perlu dilakukan-dibenahi.
“Kami akan terus berkomitmen memberikan bagaimana pelayanan pendidikan yang baik dan merata di semua wilayah,” ujarnya.
Wabup Fauzun juga membeberkan tentang anak-anak aibon yang tidak sekolah. “Ini juga menjadi persoalan serius. Kami terus mencari solusi agar dengan hadirnya sekolah rakyat nanti, sekiranya dapat menampung anak-anak aibon,” tandasnya.
Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 sehubungan pengelolaan SMA, demikian Wabup Fauzun, jika ditangani-dikelola Provinsi Papua Selatan, akan lebih maksimal.
“Kenapa? Agar provinsi dapat melakukan proteksi terhadap anak didik di sekolah. Memang saat ini wewenang masih berada di Pemkab Merauke. Sehingga kami juga mengalami kendala dalam beberapa hal terkait tata kelola anggaran dan lain-lain,” katanya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
