Merauke, Suryapapua.com-Setelah mendengar dan mengetahui para dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke sempat melakukan aksi mogok kerja sehari, juga gaji tenaga kesehatan baik perawat maupun bidan belum dibayarkan dua bulan, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan (DPRPS) langsung bergerak.
Kedatangan para wakil rakyat (Ketua Komisi C, Dominikus Ulukyanan bersama anggota serta Wakil Ketua DPRPS, Fadli Burhan) itu, tidak lain mendengar secara langsung permasalahan sesungguhnya yang terjadi.
Dari pantauan suryapapua.com Rabu (13/05/2026), sebelum dialog dilangsungkan, sempat terjadi keributan sebagai aksi protes tenaga kesehatan maupun dokter, terkait ruangan pertemuan yang tak mampu menampung banyak orang.
“Kami ingin menyampaikan keluhan secara langsung kepada DPR Papua Selatan. Jadi, harus diruangan besar atau di tempat terbuka. Kalau seperti begini dilangsungkan di ruang sempit, tentu semua tak bisa masuk,” ungkap sejumlah nakes.
Meskipun sempat terjadi keributan, namun pada akhirnya ada titik temu dan pertemuan di ruangan itu tetap dilangsungkan.
Ketua Komisi C DPR Papua Selatan, Domonikus Ulukyanan mengungkapkan, kedatangannya di RSUD Merauke bukan menghakimi atau mencari masalah.
“Kami datang untuk diskusi bersama, karena kita adalah mitra kerja,” ungkapnya.
Selain informasi tentang dokter mogok, demikian Ulukyanan, juga terkait dana otonomo khusus yang kurang-kurang. “Nah ini perlu keterbukaan agar dicarikan solusi atau jalan keluar penyelesaian,” ungkapnya.
Wakil Ketua DPR Papua Selatan, Fadli Burhan mengungkapkan, kunjungan kerja dimaksud adalah bentuk dari fungsi pengawasan.
“Jadi, kami turun mengawas dan melihat apa yang sudah direncanakan apakah sesuai atau tidak– baik fisik maupun non fisik,” jelasnya.
Selain itu, demikian Fadli, kunjungan tersebut untuk evaluasi masalah yang terjadi. “Kami tidak mencari masalah di RSUD Merauke atau menghakimi direkturnya,” ujar Fadli.
“Harus diingat bahwa dalam sebuah sistem, menjadi satu rangkaian utuh. Jadi tak bisa kita kerja sendiri lalu menyalahkan orang tertentu. Kalaupun ada persoalan, dibenahi bersama,” katanya.
TPP ‘Terjun Bebas’
dr.Bakri Burhan, dokter spesialis RSUD Merauke dalam dialog mengungkapkan, permasalahan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebenarnya sudah berlarut-larut.
Bahkan sejumlah dokter telah bertemu langsung Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze untuk menyampaikan, namun tak ada solusi sampai sekarang.
“Kami melakukan aksi demontrsai karena tidak ada solusi. Kami sudah cape berjuang, tidak hanya TPP para dokter tetapi juga perawat,” ungkapnya.
Aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa hari lalu itu, masih manusiawi. Dimana hanya mennghentikan pelayanan di poli. Emergency—tetap berjalan. Tak mungkin kami tinggalkan pasien begitu saja,” jelas dia..
Inti masalah sesungguhnya adalah TPP baik dokter maupun gaji perawat serta nakes lain di RSUD Merauke, tidak terbayarkan selama lima bulan.
TPP dokter spesialis yang diterima selama ini Rp 18 juta, diturunkan jauh sekali hingga Rp 7-8 juta saja. “Itu yang kami keberatan,” tegasnya.
Baginya, TPP Rp 18 juta yang diturunkan, terendah di Papua Selatan dibandingkan dokter di Mappi dan Boven Digoel yang mendapatkan TPP hingga Rp 40 juta.
“Ya, meskipun TPP turun drastis atau terjun bebas, kami tetap melayani pasien seperti biasa,” katanya.
Gaji Tak Dibayar
Mika Rahayaan, salah seorang perawat mengaku, dari pergantian ke pergantian Direktur RSUD Merauke selama ini, tetap sama saja—tak ada perubahan.
“Gaji kami sebagai perawat untuk bulan Maret dan April 2026 sampai sekarang belum dibayarkan managemen RSUD Merauke,” ujarnya.
Hingga memasuki tanggal 13 Mei ini, belum ada tanda-tanda pembayaran gaji dua bulan sebelumnya.
Tidak diketahui persoalan sesungguhnya. Hanya dijanjikan bersabar, akan dibayarkan juga tetapi tak kunjung realisasi.
Pembayaran gaji-pun dibawah UMR. Dimana gaji perawat dibayar sesuai ijazah yakni D3 Rp 2.300.000/bulan. Sedangkan S1 Rp 2,5 juta, padahal jam kerja sangat padat.
“Ketika orang libur, kami tetap masuk kerja sebagaimana biasa melayani dan merawat pasien di RSUD Merauke,” ujarnya.
“Begitu juga soal insentif, kami dengar sudah tidak ada lagi, padahal kami bekerja siang-malam untuk mengurus pasien,” katanya lagi.
Tetap Dibayarkan
Direktur RSUD Merauke, dr. Dewi Wulandari mengatakan, sesungguhnya terdapat dua permasalahan di rumah sakit yakni soal pembayaran TPP dokter serta honor tenaga kesehatan.
Khusus tentang TPP dokter, dari Januari hingga sekarang belum dibayarkan, karena ada persoalan kekurangan input yang bukan kesalahan di RSUD tetapi di tingkat atas.
“Memang masih dalam proses, namun butuh waktu untuk dilakukan pencairan TPP,” tandasnya.
Sehubungan gaji nakes, diakuinya kalau dua bulan yakni Maret-April belum dibayarkan, tetapi akan dituntaskan dalam satu atau dua hari kedepan,” kata dia.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
