Merauke, Suryapapua.com– Jika Gereja Katolik memilih berdiam seribu satu bahasa dan terkesan tak ikut ‘berteriak’ menyuarakan penolakan proyek strategis nasional (PSN) yang berjalan kurang lebih setahun, justru berbeda dengan sikap tegas serta ksatria dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
Dalam rapat Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang dilangsungkan di Merauke sejak 30 Januari hingga 2 Pebruari 2026, sikap lantang disuarakan dan atau digaungkan sehubungan penolakan PSN maupun kehadiran militer di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Dari rilis yang diterima suryapapua.com Jumat (06/02/2026), Ketua LBH Papua-Merauke, Teddy Wakum mengungkapkan, dalam sidang itu, PGI menetapkan tiga sikap sekaligus dideklarasikan diantaranya,
Pertama, mendukung masyarakat adat yang menolak Proyek Strategis Nasional di Tanah Papua.
Kedua, Gereja-gereja di Indonesia menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia.
Ketiga, mendorong penghargaaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Terhadap tiga sikap PGI dimaksud, demikian Teddy, masyarakat adat korban PSN Merauke menyambut baik, karena sudah saatnya gereja hadir bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan kebijakan pemerintah.
“Sikap berani PGI wajib didukung, lantaran deklarasi yang dilakukan berangkat dari fakta-fakta pelanggaran Hukum dan HAM yang terjadi. Dan, LBH Papua Merauke sedang mengadvokasi baik di tingkat litigasi maupun non litigasi serta berkampanye serta mengupdate situasi yang terjadi,” jelasnya.
Lebih lanjut Wakum mengungkapkan, dengan kehadiran PSN di Kabupaten Merauke, telah terjadi konflik antar masyarakat adat, pemaksaan, penghancuran dan penghilangan sumber pangan, kerusakan lingkungan serta hutan diluluh-lantakan diberbagai tempat.
Sebut saja di Wanam, Nakias maupun Jagebob, belasan ribu hutan masyarakar Malind telah dihancurkan hanya demi kepentingan PSN.
Dalam kesempatan itu, LBH Papua-Merauke mendesak kepada Presiden RI, Prabowo Subianto agar wajib menerima Hasil Sidang MPL PGI sebagai bentuk penghormatan, pemenuhan, perlindungan– pemajuan Hak Asasi Manusia dan segera hentikan PSN Merauke.
Lalu membuka diri untuk berdialog bersama PGI, masyarakat adat sebagai korban serta tokoh dan pemuka agama lainya yang telah menyatakan menolak PSN.
“Kami juga minta Presiden Prabowi segera memerintahkan Kemenhan menghentikan semua aktivitas bersama Jhonlin Group di Wanam, sekaligus menarik semua pasukan dari Wanam, karena menimbulkan ketakutan— trauma bagi masyarakat yang hak atas tanah adatnya telah dirampas,” pintanya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
