Merauke, suryapapua.com-Sesepuh Flobamora, H. Sulaeman Hamzah ‘angkat bicara’ setelah Paskalis Imadawa secara resmi telah dilantik Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menjadi Ketua Flobamora Provinsi Papua Selatan beberapa hari lalu.
“Dulu saya mendirikan Flobamora Papua (induk)— tahun 2000 silam dengan susah payah. Berbagai jalan dan cara saya lakukan mengumpulkan semua dari berbagai tungku,” ungkap Sulaeman Hamzah saat ditemui sejumlah wartawan di sela-sela bimtek di Rumah Aspirasi Senin (02/11/2026).
“Saya mengajak semua warga Flores, Sumba, Timor dan Alor (Flobamora) di Tanah Papua melalui berbagai acara dan atau kegiatan, termasuk Natal bersama serta halal bi halal pada Idul Fitri,” ungkapnya.
Dari situ, demikian Sulaeman yang kurang lebih 25 tahun memimpin Flobamora Papua (induk), terus berjalan hingga menyusun dan atau membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART).
Kurang lebih dua tahun, dilakukan penjaringan aspirasi dari semua tungku hingga menghasilkan kepengurusan definitif.
Selama memimpin, demikian Sulaeman yang juga anggota Komisi IV DPR RI itu, wadah organisasi Flobamora Papua berjalan baik—lancar, meskipun ada riak-riak kecil terjadi, namun selalu diselesaikan secara bijaksana.
Pada tahun 2025, demikian Sulaeman, ia memaksakan agar harus ada yang menggantikannya untuk mengarungi Flobamora Papua (induk).
Terkait ‘kegaduhan’ dari hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang menetapkan Paskalis Imadawa sebagai Ketua Flobamora Provinsi Papua Selatan, Sulaeman menegaskan, sesuai AD-ART diuraikan, harus orang NTT menjadi Ketua Flobamora.
Dalam AD-ART, jelasnya, didefinisikan sebagai orang- orang yang berasal dari NTT.
Sementara syarat menjadi Ketua Umum Flobamora— dalam AD/ART, belum dirubah setelah pemekaran sejumlah daerah otonom baru termasuk Provinsi Papua Selatan.
“Memang saat pembukaan Musda, saya ikut. Hanya saja setelah itu karena kesibukan lain saya tak terlibat,” ungkapnya.
Ditanya tentang AD-ART Flobamora Papua (induk) yang dilanggar Panitia Musda, Sulaeman mengaku, bisa dibilang ya dan tidak.
“Mengapa saya bilang ya, karena kita masih mengacu kepada AD-ART Papua (induk) untuk pemilihan Ketua Umum Flobamora Papua Selatan,” ujarnya.
Namun demikian, ketika diurut lebiih tinggi lagi, ada AD-ART untuk organisasi kemasyarakatan (ormas).
“Jadi kita bergantung kepada undang-undang keormasan, sehingga membolehkan. Dimana dalam sebuah organisasi, sepanjang disetujui atau dipilih dalam forum, bisa menjadi Ketua Flobamora Provinsi Papua Selatan,” katanya.
Ketika didesak lagi kalau ada tungku ngotot keluar dari Flobamora Papua Selatan lantaran Paskalis Imadawa dilantik, Sulaeman mengaku, itu adalah pilihan dari sekian banyak tungku.
Tetapi mayoritas dari semua tungku telah menjatuhkan pilihan kepada Paskalis Imadawa sebagai Ketua Flobamora Papua Selatan.
Semuanya berawal dari penyusunan tata tertib sebagai syarat dalam proses pemilihan. Sehingga mayoritas memilih Paskalis Imadawa.
“Kita tahu bahwa beliau orang asli Marind dan hubungan dengan masyarakat Flobamora adalah hubungan kekeluargaan, karena isterinya berasal dari NTT,” ungkapnya.
“Olehnya, mari kita hargai sebagai sebuah proses yang sudah berjalan,” pintanya.
Jika ada tungku berseberangan dengan telah dipilihnya dan dilantik Paskalis Imadawa sebagai Ketua Flobamora Papua Selatan, dirinya sebagai sesepuh sekaligus pendiri Flobamora Papua, siap bertemu langsung sekaligus memberikan pandangan.
Sehubungan kepengurusan Flobamora Papua Selatan yang dilantik Gubernur Apolo Safanpo beberapa waktu lalu, Sulaeman menambahkan, ada yang bilang aneh. Namun bagi dirinya tidak.
“Keputusan pengurus dilantik Gubernur Safanpo berdasarkan wilayah setempat,” tanfdasnya.
“Jadi, kami datang dari NTT kesini untuk hidup bersama masyarakat serta harus tunduk kepada pemerintahan yang ada, sehingga tepat ketika pengurus Flobamora Papua Selatan dilantik Gubernur Safanpo,” tegasnya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
