Para Kepala Kampung Diingatkan Tak Buat Perencanaan Muluk-Muluk

Pemerintahan330 views

Merauke, Suryapapua.com– Sebanyak 37  dari 40  kepala kampung  dari sejumlah distrik, diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Merauke, Romanus Mbaraka di auditorium kantor bupati tadi siang.

Hadir dalam pelantikan puluhan kepala kampung itu, selain Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan bersama para kepala dinas dari setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), juga musyawarah pimpinan daerah (Muspida).

Untuk diketahui, sedianya 42 kepala kampung dilantik. Hanya saja, tiga kepala kampung dari Distrik Tabonji, tak hadir. Karena akses transportasi sangat sulit. Sehingga mereka dipastikan dilantik dari belakang.

Sedangkan dua kepala kampung di Distrik Naukenjerai, pelantikannya dibatalkan. Karena ada pengaduan atau protes dari masyarakat yang disampaikan secara langsung kepada Bupati Merauke.

Dalam sambutannya Kamis (13/1), Bupati Mbaraka meminta kepada para kepala kampung agar bekerja dengan baik. Apalagi memiliki kewenangan mengelola keuangan yang nilainya sangat besar.

“Buatlah perencanaan keuangan secara baik. Lalu saat melakukan pembahasan perencanaan, dikomunikasikan  bersama Badan Pemerintahan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Merauke,” pintanya.

Mengapa demikian, agar apa yang dikerjakan di setiap kampung, sesuai  kebutuhan rakyat. Ini yang harus dicatat dan diingat baik-baik para kepala kampung.

Lalu, jelas Bupati Mbaraka, perencanaan dibuat, tidak muluk-muluk. Karena nanti ikut dimonitoring bupati pula.

Dikatakan lagi, salah satu persoalan yang terjadi sekarang adalah administrasi kependudukan. Itu penting untuk  diatur dan ditata baik kepala kampung. Nanti saat rapat kerja (raker), para kepala kampung wajib tahu jumlah penduduknya secara detail.

“Saya akan tanyakan jumlah kepala keluarga, laki-laki dan perempuan berapa, lalu sudah dan belum nikah berapa, juga yang sudah memiliki KTP dan belum, itu harus disiapkan secara rinci,” pintanya.

Masyarakat, lanjutnya, wajib memiliki eKTP. Karena untuk berbagai urusan, yang diminta adalah identitas diri itu.

Para kepala kampung juga wajib memahami teknologi, karena  sekarang metode perencanaan pembangunan dan anggaran, memakai sistem komputer atau aplikasi. Jadi   suka atau tidak suka, harus mengerti teknologi.

Penulis : Yulianus Bwariat

Editor  :  Frans Kobun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *