Merauke, Suryapapua.com – “Saya minta Ketua Partai Nasdem Kabupaten Merauke, Jefry Tjahyadi tak perlu cengeng. Ingat tidak dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 lalu, Partai Nasdem mengusung siapa? Kok sekarang menuntut. Sementara partai pengusung Romanus Mbaraka-H. Riduwan saja ada santai-santai. Perlu catat bahwa ketika bermain politik, ada konsekuensinya. Harus siap menghadapi segala resiko, karena itulah seni berpolitik.”
Kritikan itu disampaikan salah satu putra Marind-Papua, Antonius Kaize kepada Surya Papua, semalam via telpon selulernya, menanggapi pernyataan Jefri Tjahyadi melalui video yang beredar. “Saya cukup kaget mendengar pernyataan Jefri melalui video, sehubungan dengan sikap tegas Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam menanggapi alat mesin pertanian (alsintan),” katanya.
Menurut Anton, berbicara tentang Nasdem di Kabupaten Merauke, adalah salah satu partai yang menurut histori, terdapat dua anak Papua yang ketika itu ‘ditendang’ keluar, diantaranya almarhum Johan Pakage yang telah bekerja keras membesarkan partai.
Setelah itu diganti Frederikus Gebze yang menjabat Bupati Merauke. Dalam perjalanan, ketika Fredy Gebze akan mencalokan diri kembali maju, didepak lagi oleh Partai Nasdem dan tak diberikan rekomendasi.
“Jadi pandangan kami anak-anak Papua bahwa ada histori kurang bagus dari Partai Nasdem yang tak memberikan kepercayaan kepada kami,” kritiknya.
Sehubungan statement Jefry Tjahyadi, jelas Anton, sebaiknya bersangkutan tak terlalu jumawa membesar-besarkan apa yang telah diputuskan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka.
“Banyak orang mau bertemu bupati dan menginginkan keputusan dari bupati mengutungkan. Lalu ketika bupati membuat suatu keputusan, tentunya akan mempertimbangkan banyak hal, terutama demi kepentingan banyak orang,” tegasnya.
“Olehnya, saya minta Partai Nasdem tak perlu membesar-besarkan persoalan tersebut. Itu adalah konsekuensi dari sikap-sikap politik,” katanya.
Dikatakan, ketika Frederikus Gebze menjabat bupati periode lalu, beliau adalah Ketua Partai Nasdem dan mempunyai kebijakan serta pertimbangan sendiri terhadap bantuan alsintan itu.
Disaat pemerintahan Romanus Mbaraka sekarang, beliau tentu tak bisa memberikan bantuan berupa alsintan melalui Nasdem untuk diserahkan kepada masyarakat, karena secara tidak langsung telah membesarkan atau mengkampanyekan Nasdem.
Pemerintah, tegas Anton, tak boleh memberikan bantuan alsintan kepada Partai Nasdem untuk dibagikan kepada rakyat. Karena secara tak langsung ikut membesarkan partai tersebut, padahal masih banyak partai juga.
“Saya kira pemerintah memberikan keputusan yang berlaku sama untuk semua partai politik. Jadi Bupati Merauke, tak semudah memberi persetujuan dengan memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Ratna Lauce menandatangani surat, sesuai permintaan Partai Nasdem agar membagi alsintan kepada rakyat,” katanya.
Tentunya, Bupati Mbaraka mempunyai alasan hukum dan psikologis serta politik dengan tak mengizinkan kepala dinasnya datang ke tempat pembagian alsintan.
Anton kembali menegaskan, alsintan yang jelas-jelas dibiayai oleh uang negara lalu akan dibagi dengan label lambang dan bendera Partai Nasdem, sama saja mengkampanyekan partai itu.
“Alsintan adalah bantuan dari Kementerian Pertanian RI, meski disuarakan oleh seorang anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Namun kan banyak rakyat tak memilih bersangkutan,” ujarnya.
Sesuai aturan, tegasnnya, harusnya ketika alsintan dibawa, diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan orang Partai Nasdem sifatnya hanya ikut membagi. Bukan berdiri didepan. Karena itu sudah nyata mengkampanyekan Partai Nasdem. “Suka tidak suka, kita masyarakat membaca seperti demikian,” tegasnya.
“Sekali lagi bahwa memberikan alsintan bantuan pemerintah mengatasnamakan partai, jelas membesarkan partai itu. Terus bagaimana dengan partai lain seperti Gerindra, Golkar, PDI-P, PKB, PKS serta partai lain,” tanya Anton.
Ditambahkan, setiap pemimpin, mempunyai pettimbangan dan keputusan berbeda. “Ya periode lalu Partai Nasdem berdendang ria, karena bupatinya adalah ketua partai. Tapi sekarang kan sudah ganti, sehingga pengurus partai Nasdem Merauke, tak perlu membesar-besarkan sesuatu, lebih baik mengikuti saja,” katanya.
“Partai yang mengusung Romanuis-Riduwan dalam pilkada lalu, tenang-tenang saja. Kok Partai Nasdem menuntut? Ingat ketika bermain politik, ada konsekuensinya,” pintanya.
Untuk kedepan, menurut Anton, Bupati Mbaraka harus tegas. Dimana ketika ada bantuan alsintan, harus atas nama pemerintah dan bukan Partai Nasdem. Lalu bantuannya juga wajib satu pintu.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Merauke, Jefry Tjahyadi dalam video itu menyebutkan, telah menelpon Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk bertemu, sekalian meminta Kepala Dinas Pertanian setempat, Ratna Nauce dipanggil menandatangani surat agar penyerahan alsintan dilakukan.
“Memang saya bersama anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem bertemu Pak Bupati Merauke, sekaligus meminta Kadis Pertanian menandatangani dokumen,” ujarnya.
Untuk membangun masyarakat, tentu semua sama-sama membantu. “ Betul Kami tak mendukung Pak Romanus Mbaraka dalam pilkada, namun setelah terpilih, kami tetap menghormati sekaligus mendukung berbagai program yang dilaksanakan,” katanya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
