oleh

Bupati di Selatan Bahas PPS Bersama Dirjen Otda Kemendagri dan Staf Khusus Presiden Jokowi

Merauke, Suryapapua.com– Tiga dari empat bupati di Selatan Papua yakni Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, Bupati Boven Digoel, Hengky Yaluwo serta Bupati Asmat, Elysa Kambu-minus Bupati Mappi, Christosimus Anggawemu (tak hadir),  melakukan pertemuan bersama Dirje Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik serta staf khusus Presiden RI, membahas sejumlah hal, sehubungan pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Demikian disampaikan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka  saat dihubungi Surya Papua melalui telpon selulernya Rabu (9/3). “Memang ada sejumlah hal penting dibicarakan. Harusnya Pak Mendagri, Tito Karnavian hadir, haya saja ada kesibukan lain,” ungkapnya.

Beberapa poit penting yang dibicarakan antara lain, penyerahan aset, pelimpahan pegawai, ketersediaan dana untuk awal berjalannya Pemerintah Provinsi Papua Selatan, juga persyaratan teknis lain.

Pertemuan tiga dari empat bupati di Selatan Papua bersama Dirjen Otda Kemendagri – Surya Papua/IST
Pertemuan tiga dari empat bupati di Selatan Papua bersama Dirjen Otda Kemendagri – Surya Papua/IST

Lalu, jelas Bupati Mbaraka, telah ada komitmen bersama untuk pembahasan RUU menjadi undang-undang.  Sehingga dapat dipastikan PPS tahun ini menjadi undang-undag antara bulan Mei atau Juni. Jadi telah dibahas time-line maupun schedulenya.

RUU pemekaran provinsi termasuk PPS, sedang di badan legislasi (Baleg) DPR RI. Nanti antara bulan Mei atau Juni, sudah ditetapkan atau disahkan  menjadi undang-undang.

Jika sudah menjadi undang-undang, selanjutnya proses awal untuk pelaksanaan Pemerintahan Provinsi Papua Selatan dengan hadirnya carateker gubernur.

“Kami juga sudah membicarakan bersama para bupati di selatan, sehubungan kelengkapan teknis sebagai sebuah provinsi,” ungkapnya.

Penulis : Frans Kobun

Editor  : Frans Kobun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *