Merauke, Suryapapua.com– Seribuan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Selatan melakukan long-march dengan kendaraan roda dua, empat dan enam menuju ke Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke.
Aksi geruduk kantor tersebut berlangsung Senin (20/04/2026) dipimpin langsung Ketua HNSI Papua Selatan, Taufik Latarissa.
Kedatangan mereka dikawal dan dijaga aparat kepolisian dari Polres Merauke.
Teriakan bakar Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Mereka menggelegar ke langit angkasa.
Selain itu, berbagai spanduk berisi kecaman kepada pemerintah pusat terpampang, sehubungan maraknya kapal-kapal dari luar yang terus beroperasi di Perairan Arafura hingga membuat nelayan tradisional serta nelayan lokal tersingkir.
Ketua HNSI Papua Selatan, Taufik Latarissa dalam orasinya mengungkapkan, para nelayan sedang tidak baik-baik, akibat adanya berbagai kebijakan pusat yang tidak disosialisasikan kepada pengurus maupun nelayan di Provinsi Papua Selatan.
“Kami sedang dihadapkan pendapatan tidak baik dalam beberapa tahun terakhir,” ungkap Taufik.
Para nelayan, lanjut dia, berhutang ke bank dan tak bisa membayar cicilan secara kontinyu tiap bulan, lantaran pendapatan mereka menurun sangat drastis.
Betapa tidak, jelasnya, perairan Arafura kini dikuasai kapal-akapl ikan yang nota bene datang—berlayar dari luar Papua Selatan.
“Beberapa waktu lalu terjadi penangkapan nelayan Merauke di perairan Negara Papua Nugini, karena di wilayah perairan Arafura, kapal-kapal luar telah menguasai. Apa yang saya sampaikan ini fakta sesungguhnya di lapangan,” ungkap dia.
Latarissa mengaku, nelayan tak mungkin melakukan aksi demonstrasi jika hidupnya sejahtera.
“Jujur saya mempertanyakan menjamurnya kapal-kapal dari luar yang beroperasi mencari ikan di wilayah perairan Papua Selatan. Ada apa sesungguhnya?,” tanya Latarissa.
“Jangan rampok daerah atau wilayah perairan Arafura dengan mengambil ikan, sedangkan nelayan tradisional serta lokal tersingkir serta hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Sementara itu dalam petisi yang dibacakan salah seorang perwakilan nelayan dibeberkan sejumlah persoalan diantarnya semakin terpuruknya kondisi nelayan tradisional dan lokal Merauke dalam beberapa tahun terakhir.
Banyak pelaku usaha di sektor perikanan, mengalami kerugian akibat menurunnya hasil tangkapan ikan di perairan Arafura dan sekitarnya.
“Nelayan di Papua Selatan pernah merasakan peningkatan ekonomi tahun 2016 silam saat Menteri Perikanan di pimpin Susi Pujiastuti,” ungkap perwakilan itu.
Hanya saja, setelah ada pergantian, penghasilan nelayan terpuruk alias mengalami penurunan drastis.
“Itu akibat kebijakan pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada kapal-kapal dari luar melakukan aktivitas pencarian ikan di perairan Arafura dan sekitarnya,” katanya.
Saat ini, terdapat dua kapal troli baru datang dari luar dan sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke.
Kehadiran dua kapal dimaksud, akan menambah terpuruknya nelayan Merauke akibat troli (alat tangkap tangkap yang tak ramah lingkungan serta merusak ekosistem).
Menanggapi aksi para nelayan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Selatan, Paino mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan sesegera mungkin ditindaklanjuti ke pemerintah pusat.
“Kami akan bersama dengan DPR Papau Selatan—bila perlu perwakilan nelayan untuk sama-sama ke Jakarta sekaligus menyerahkan aspirasi para nelayan sekaligus berdialog,” ujarnya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
