Pulau Kolepom Resmi Diluncurkan Sebagai Konservasi Perairan, Bupati Merauke: ‘Masyarakat Kimaam Harus Maju’

Pemerintahan374 views

Merauke, Suryapapua.com– Bertempat di halaman Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke Selasa (4/7), resmi diluncurkan Pulau Kolepom di Kimaam sebagai konservasi perairan, setelah ditetapkan bulan Januari oleh  Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui Keputusan Nomor 5 Tahun 2023.

Hadir dalam peluncuran, Ahli Utama Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Kementerian KKP, Agus Dermawan, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno.

Selain itu juga  Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Dominikus Ulukyanan,  Manajer Program di Unit Lingkungan UNDP Indonesia, Iwan Kurniawan, musyawarah pimpinan daerah (Muspida), pejabat dari tiap OPD serta perwakilan nelayan serta tamu- undangan lain.

Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno sedang menerima plakat – Surya Papua/Frans Kobun
Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno sedang menerima plakat – Surya Papua/Frans Kobun

Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikananan berkerjasama dengan UNDP melalui proyek  ATSEA 2 untuk mendukung serangkaian program dalam pengelolaan perikanan di perairan Merauke sejak 2019 silam.

Salah satunya adalah  pembentukan dan pendampingan operasional konservasi baru di Kolepom. Ini tidak lain  untuk pengelolaan kawasan konservasi. Juga penguatan masyarakat pesisir  sekaligus mendorong ekonomi produk perikanan berkelanjutan.

Untuk mendukung sumber pangan masyarakat terutama di Pulau Kolepom, agar perlindungan ikan langka dikelola dalam bentuk konservasi yang telah didorong tahun 2020 melalui surat Gubernur Papua  guna meminimalisir kawasan dimaksud sebagai konservasi perairan.

Perairan Pulau Kolepom, lanjut Guritno, adalah rumah bagi ikan kakap putih, udang serta berbagai jenis ikan lain. Oleh karena telah ditetapkan sebagai konservasi perairan baru di Indonesia Timur, maka ini juga untuk pertama di Provinsi Papua Selatan.

UNDP Mitra Pemerintah

Mewakili ATSEA-2 Project, Iwan Kurniawan, Manajer Program di Unit Lingkungan UNDP Indonesia menjelaskan, UNDP merupakan salah satu  Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  yang mendapat mandat atau bekerja bersama pemerintah di 170 negara untuk memajukan ekonomi secara berkelanjutan, guna mengatasi kemiskinan serta menjaga lingkungan.

UNDP, menurutnya, sebagai mitra pemerintah telah memfasilitasi konservasi perairan,  terkait perencanaan sejak tahun 2018 silam. “Kami konsisten memastikan kesehatan terumbu karang dan juga pesisir akan  terjaga,” ungkapnya.

Lebih lanjut Iwan mengatakan, kawasan Laut Arafura adalah daerah terbesar yang dikelilingi Negara PNG, Australia dan juga Timor Leste. “Kami percaya komitmen tak berhenti disini, tetapi  program besar selanjutnya adalah mewujudkan kemanfaatan Konservasi Perairan Kolepom,” katanya.

Dia menjelaskan, dari kajian awal, menunjukan bahwa kemanfaatan ekonomi kawasan konservasi Perairan Kolepom, diperkirakan sebesar 535 milyar pertahun. Ini adalah potensi yang perlu diwujudkan secara khusus melalui proyek  ATSEA 2.

“Olehnya kami mengajak semua pihak agar memobilisasi pengetahuan, teknologi dan praktek lain untuk menjadikan konservasi Perairan Kolepom sebagai contoh terbaik penerapan pembangunan ekonomi biru Indonesia,” pintanya.

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menerima plakat dari KKP – Surya Papua/Frans Kobun
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menerima plakat dari KKP – Surya Papua/Frans Kobun

Penetapan Konservasi Tidak Mudah

Ahli Utama Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Kementerian KKP, Agus Dermawan saat sambutannya menjelaskan, proses penetapan konservasi tidaklah mudah, lantaran sering kali ditolak dengan alasan menghambat pembangunan.

Sesungguhnya, jelas Agus, adalah pemahaman keliru.  Perlu diketahui bahwa suatu perairan ketika ditetapkan sebagai konservasi, terdapat tiga  aspek yang dilakukan yakni perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari.

“Jadi tak benar penetapan kawasan konservasi adalah melarang, kita atur pemanfaatanya. Lalu masyarakat dapat  mengatur lebih lanjut,” tegasnya.

Ditambahkan, penetapan Kawasan Konservasi Kolepom telah dilaksanakan  Januari 2023 oleh Menteri  Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya pengelolannnya  ke Provinsi Papua dan kini diiserahkan lagi   ke Provinsi Papua Selatan.

“Ya saya ajak kita semua men-suport program ini agar menjadi suatu keberhasilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan semua orang,” pintanya lagi.

Masyarakat Kimaam Harus Tumbuh dan Maju

Sejumlah wartawan sedang mewawancarai Bupati Merauke – Romanus Mbaraka – Surya Papua/Frans Kobun
Sejumlah wartawan sedang mewawancarai Bupati Merauke – Romanus Mbaraka – Surya Papua/Frans Kobun

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam arahannya menyampaikan terimakasih, karena Pulau Kolepom di Kimaam telah ditetapkan sebagai daerah konservasi. “Banyak hal telah kita lakukan dengan DKP untuk bagaimana mengamankan perairan. Jadi kalau boleh perlu sinergi bersama,” pintanya.

Konservasi Pulau Kolepom telah ditetapkan, jadi masyarakat di Kimaam harus maju dan tumbuh. “Setelah lounching begini, apa yang mau dilakukan untuk rakyat, ini perlu  dipikirkan baik-baik,” ujarnya.

Bupati Mbaraka kembali mengingatkan bahwa  ketika Pulau Kolepom ditetapkan sebagai daerah konservasi, apa yang  dilakukan selanjutnya? Apakah hanya lounching dan dicanangkan, setelah itu ditinggalkan?

“Sekarang apa yang perlu dilakukan untuk orang di sekitar Pulau Kolepom,” tanya Bupati Mbaraka.

“Saya juga bertanya sedikit, apakah UNDP sudah kenal Pulau Kolepom dan masyarakatnya? Perlu saya jelaskan bahwa dari aspek ruang dan dilihat konturnya,  itu seperti kuwali  yang didalamnya adalah rawa, lalu ada daerah mangrove di Barat dan Selatan. Juga di pinggiran, sedikit dataran tinggi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Mbaraka meminta kepada UNDP agar harus ada alokasi anggaran untuk pembangunan di daerah ini, terutama di wilayah Konservasi Pulau Kolepom.

“Sekali lagi saya sepakat lounching, tetapi saya sepakat juga pertumbuhan pembangunan harus didorong.  Lalu mari  kita diskusi yang mau dikonservasi itu apakah  manusia, hutan, biota laut dan ikan? Karena  jaringnnya sudah sampai ke mangrove,” ujarnya.

Penulis : Frans Kobun

Editor    : Frans Kobun

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *