KETIKA seorang Wakil Gubernur Papua Selatan mengamini bahwa daerahnya adalah panggung dari sebuah film yang mengoyak nurani, kita perlu bertanya, apakah itu keberanian atau sekadar kepiawaian bermain di panggung yang sama?
Paskalis Imadawa berdiri di aula yang dinamai seorang paus.
Di depan forum lintas agama, di kota yang berada di ujung Selatan Tanah Papua, Wakil Gubernur Papua Selatan itu bicara tentang sebuah film.
Bukan film biasa—Film Pesta Babi yang dalam beberapa pekan terakhir beredar dari layer ke layer, dari desa ke desa, dari desa ke kota, dari Papua hingga luar negeri, membawa serta gambar-gambar yang membuat banyak orang tak bisa tidur nyenyak.
“Ini cuplikan yang benar-benar terjadi,” kata Imadawa. “Intropeksi bagi penguasa” (Suryapapua.com terbitan 23-05-2026). Kalimat itu pendek. Tapi beratnya tidak main-main.
Dalam tradisi pejabat publik Indonesia, mengakui bahwa kritik terhadap daerahnya adalah benar adalah tindakan yang nyaris tak pernah dilakukan.
Lebih lazim kita menyaksikan bantahan, sanggahan atau yang paling klasik – keheningan yang terorganisir. Maka ketika seorang wakil gubernur berdiri dan berkata bahwa sebuah film kritis itu nyata, kita patut berhenti sejenak.
Tapi berhenti bukan untuk bertepuk tangan. Berhenti untuk bertanya.
Imadawa menyebut Film Pesta Babi sebagai cermin.
Ia mengundang dirinya sendiri – dan siapa pun yang hadir – untuk menatap pantulan itu: apakah saya juga terlibat dalam pesta ini, ataukah saya sebagai penonton, ataukah saya turut membantu pesta ini berjalan?
Pertanyaan itu jujur. Pertanyaan itu juga mengerikan, terutama karena siapa pun yang bertanya kepada dirinya sendiri tahu betapa mudahnya menjawab “tidak” tanpa sungguh-sungguh memeriksa tangannya
Imadawa berbicara tentang pesta-pesta lain yang tak kalah nyata: penggusuran, pembalakan, kebijakan yang menyengsarakan, jeritan dan tangis, serta – dengan pilihan kata yang terasa seperti luka – pesta kehilangan.
Di Papua Selatan, kehilangan bukan metafora. Ia adalah koordinat geografis. Ia adalah nama-nama kampung yang bergeser. Ia adalah hutan yang tiba-tiba jadi konsesi. Ia adalah wajah-wajah yang tak lagi muncul dalam sensus karena sudah berpindah, tergusur, atau tak tercatat.
Ketika Wagub Imadawa menyebut “jangan gunakan keramahan alam dan masyarakat sebagai peluang untuk menggeser sesama, “ ia sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat spesifik.
Di Papua Selatan, penggeseran bukan bahasa kiasan. Ia adalah kenyataan yang bekerja di balik surat-surat izin, di balik stempel dinas, di balik rapat-rapat koordinasi yang jarang terbuka untuk publik.
Pertanyaannya: siapa yang menandatangani surat-surat itu?
Inilah paradoks yang paling tajam dari pernyataan Imadawa. Ia adalah bagian dari struktur kekuasaan yang ia kritik. Sebagai wakil gubernur, ia duduk dalam pemerintahan yang kebijakannya – baik yang dirancang di Merauke maupun yang diturunkan dari Jakarta – adalah bagian dari panggung yang membuat Film Pesta Babi bisa dibuat.
Ia mengkritik penguasa sambil menjadi penguasa. Ia mengajak introspeksi sambil belum secara terbuka mengumumkan satu pun kebijakan konkret sebagai konsekuensi dari pengakuannya itu
Di sinilah kita perlu jujur membedakan dua hal: keberanian moral dan manuver politik.
Keberanian moral menuntut konsistensi antara kata dan tindakan. Ia tidak bisa berhenti di podium. Ia harus merembes ke dalam rapat-rapat anggaran, ke dalam negosiasi dengan investor, ke dalam keberpihakan pada masyarakat adat yang lahannya sedang diincar, ke dalam keberanian menolak proyek yang datang dengan amplop tebal tapi membawa penggusuran.
Manuver politik, sebaliknya, tahu persis kapan harus bicara jujur agar terdengar berbeda dari yang lain – terutama ketika ada kontestasi yang sedang atau akan datang.
Kita tidak tahu yang mana yang sedang kita saksikan. Dan itu sendiri sudah menjadi masalah.
Forum Kerukunan Umat Beragama bukan panggung yang dipilih secara kebetulan. Di hadapan para pemuka agama, pernyataan seorang pejabat memperoleh dimensi moral yang tidak ia dapatkan di konferensi pers atau rapat DPRD.
Ada semacam sakralisasi yang bekerja – kata-kata yang diucapkan di dekat altar, di dekat mimbar, di dekat doa-doa, terasa lebih berat dan lebih mengikat.
Imadawa tampaknya sadar akan hal itu. Dan justru karena itu, publik perlu memegang kata-katanya lebih erat – bukan sebagai pujian, melinkan sebagai janji yang harus ditagih.
Pembangunan yang “adaptif, toleran, dan manusiawi” – seperti yang ia serukan – bukan sebatas diksi yang elok untuk sambutan. Ia adalah standar yang kini melekat pada nama Paskalis Imadawa.
Setiap kebijakan ke depan, setiap izin yang ditandatangani, setiap proyek yang diberi restu, akan diukur dengan kata-katanya sendiri.
Film Pesta Babi bukan hanya tentang apa yang terjadi di Papua. Ia adalah tentang apa yang kita pilih untuk tidak dilihat.
Seorang wakil gubernur yang mengakui bahwa film itu nyata sudah mengambil satu langkah yang tidak ringan.
Tapi satu langkah pengakuan, tanpa langkah berikutnya berupa tindakan, hanya akan menjadikannya satu lagi penonton di pesta yang ia sendiri namakan dengan sangat tepat: “pesta kehilangan.”
Dan penonton yang diam, dalam banyak hal, tidak berbeda dari tamu yang ikut bersulang.
Penulis:
Laurensius Minipko
Intelektual Muyu-Boven Digoel
Berdomisili di Timika
