Merauke, Suryapapua.com-Masih teringat baik akan inisiatif dan langkah, sekaligus gebrakan Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Selatan, Yoseph Yolmen yang mengudang para kontraktor orang asli Papua (OAP) untuk pertemuan di kantornya beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, sejumlah hal disampaikan dan atau dibeberkan para kontraktor OAP, sehubungan minimnya mendapatkan paket pekerjaan dari berbagai instansi pemerintah, baik vertical maupun di lingkung Pemprov Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke.
Dari berbagai uneg yang diutara-kan, Kepala BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yolmen berjanji, sekaligus berkomitmen membangun komunikasi bersama pejabat dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten.
Salah satu komitmen yang disampaikan Yoseph Yolmen ketika itu adalah akan membawa perwakilan kontraktor OAP dari Papua Selatan bertemu sejumlah kementerian, salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Apa yang dijanjikan, akhirnya terjawab hari ini. Dimana Yoseph Yolmen membangun komunikasi dengan Kementerian PUPR, sehingga pertemuan dapat dilangsungkan.
Kegiatan pertemuan dipimpin Sekretaris Dirjen Sumber Daya Alam (SDA) Kementerian PUPR, Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin yang diikuti Kepala BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yolmen, Wakil Ketua III DPR Papua Selatan, Yoseph Albin Gebze serta sejumlah perwakilan kontraktor OAP.
Saat dihubungi suryapapua.com melalui ponselnya Selasa (25/11/2025) malam, Kepala BP3OKP Papua Selatan, Yoseph Yolmen menjelaskan, pertemuan bersama Sesdirjen Kementeria PUPR, Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin berlangsung dengan perwakilan kontraktor OAP berlangsung selama beberapa jam.
“Memang harusnya kami pertemuan dengan Bapak Menteri PUPR RI, hanya beliau sedang ada kesibukan lain,” ungkapnya.
“Puji Tuhan, kami diakomodor dengan baik hingga pertemuan bersama Bapak Sesdirjen Kementerian PUPR,” katanya.
Selain itu, demikian Yolmen, sejumlah hal penting dituangkan dalam surat sehubungan bagaimana agar kontrakot OAP harus diberikan ruang serta tempat sebagai pelaku usaha sesuai PP Nomor 17 Tahun 2017.
Juga apa yang diamanatkan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabumingraka dalam pertemuan tanggal 4-5 November di Manokwari bahwa perlu digerakan di daerah, terutama Papua yakni dua mesin utama yakni mesin birokrasi serta mesin swasta.
Khusus mesin swasta adalah kontraktor OAP serta pengusaha-pengusaha Nusantara, juga usaha makro dan mikro. Ini semua harus diberikan ruang.
Jadi, menurutnya, kedua mesin dimaksud harus bersinergi dan berkolaborasi dalam proses percepatan di Papua dibawah pengawasan serta koordinasi Kepala BP3OKP di 6 Provinsi.
“Ya, jika kedua mesin berjalan, maka perekonomian akan hidup di daerah,” tandasnya.
“Kami meyakinkan kepada menteri melalui Sesdirjen, kami OAP juga ada dan harus diberikan ruang atau tempat memjadi pelaku usaha,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, ada beberapa kontraktor OAP memberikan testimoni atau pengakuan bahwa sejak jadi pelaku usaha dari awal sampai sekarang, sudah bisa membeli exavator sendiri.
Sebut saja seperti Yeri Mahuze yang menyampaikan merintis usaha dari nol, namun telah diberikan ruang dan kini bisa membeli tiga exavator baru.
Itu artinya, demikian Yolmen, OAP mempunyai potensi, kemampuan serta kompetensi. Hanya kadang tak diberikan kesempatan sebagai pelaku usaha.
“Saya meyakinkan lagi kepada Pak Sesdirjen dalam pertemuan kemarin bahwa OAP masih ada dan akan ada sampai kapanpun. Hanya saja kami minta diberikan ruang, terutama berkaitan dengan PSN,” katanya.
Pertemuan antara Sesdirjen dan perwakilan kontraktor OAP berjalan lancar. Hadir juga Wakil Ketua III DPR Papua Selatan Jalur Afirmatif, Yoseph Albin Gebze sebagai bagian dari representasi OAP.
“Pak Ketua DPRPS, Heribertus Silibun memberikan amanah kepada Albin Gebze gabung bersama kami dalam pertemuan kemarin pagi di Kementerian PUPR. Harusnya Pak Fadli Burhan (Waket I) hadir, namun berkatian dengan afirmasi, maka beliau tak sempat ikut,” jelasnya.
Hal penting lain didiskusikan terkait terobosan kedepan. Dimana bagaimana dilakukan revisi PP 17 Tahun 2017 yang direvisi tahun 2019. Lalu ditindaklanjuti Inpres Nomor 2 tahun 2025—itupun perlu direvisi.
“Pak Sesdirjen mengharapkan kepada saya agar sama-sama didorong menjadi keputusan, sehingga revisi memberikan ruang kepada OAP dan itu kami sepakati,” ujarnya.
Yolmen menambahkan, dirinya adalah tipikal orang yang tak janji, tetapi membuktikan sekaligus dikonkretkan.
“Apa yang direncanakan di daerah, harus disampaikan ke pusat dan itu adalah tugas serta tanggungjawab saya sebagai Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan. Karena negara sudah berikan jabatan untuk dijadikan amanah-berkah bagi masyarakat,” katanya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
