DISAMPING bedil menyertai proses implementasi kebijakan PSN, yang datang ke Merauke adalah kata-kata: lumbung pangan nasional, swasembada, investasi strategis, kemajuan Papua.
Kata-kata yang terdengar baik bahkan mulia. Dan itulah tepatnya yang membuat Program Strategis Nasional (PSN) di Merauke menjadi begitu sulit dihentikan lewat dikritik — karena kekerasannya tidak berbentuk fisik, melainkan berbentuk narasi.
Sejak PSN food estate Merauke dicanangkan sebagai proyek prioritas nasional, ruang publik dibanjiri satu versi cerita: bahwa Merauke adalah “lahan tidur” yang menunggu dibangunkan, bahwa masyarakatnya butuh “sentuhan pembangunan”, bahwa proyek seluas jutaan hektar ini adalah jawaban atas krisis pangan Indonesia.
Versi ini disampaikan oleh pejabat negara, didukung oleh peresmian proyek yang disiarkan langsung dan dilegitimasi oleh angka-angka investasi yang mencengangkan.
Versi lain — suara masyarakat adat Malind, Marind-Anim dan komunitas lokal Merauke — nyaris tidak terdengar di panggung yang sama.
Bahasa Pembangunan Bukan Bahasa Netral
Perhatikan dengan cermat pilihan kata dalam setiap dokumen resmi PSN Merauke.
Tanah adat yang telah dihuni, dikelola dan disakralkan selama ratusan tahun oleh masyarakat Malind disebut sebagai “lahan yang belum dioptimalkan.”
Hutan sagu yang menjadi sumber pangan dan identitas budaya dikategorikan sebagai “kawasan yang perlu dikonversi.”
Masyarakat yang mempertanyakan proyek ini dilabeli sebagai pihak yang “menghambat pembangunan.”
Bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Ia adalah arena kekuasaan. Ketika negara menyebut tanah adat sebagai “tidur”, ia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar mendeskripsikan — ia sedang mendelegitimasi kepemilikan.
Ketika PSN disebut sebagai “kepentingan nasional”, ia sedang menempatkan kepentingan masyarakat lokal sebagai sesuatu yang partikular, sempit dan harus tunduk pada yang lebih besar.
Ini bukan kebetulan linguistik. Ini adalah konstruksi kekuasaan yang bekerja melalui kata-kata.
Siapa yang Diizinkan Berbicara?
Dalam arena PSN Merauke, ada hierarki suara yang tidak tertulis namun sangat nyata.
Di puncak: pernyataan menteri, investor besar dan pejabat daerah yang pro-proyek. Di tengah: laporan media yang meliput peresmian dan angka-angka pertumbuhan.
Di dasar: suara tetua adat, petani lokal, perempuan Malind yang kehilangan akses ke hutan sagu — yang sesekali muncul dalam berita sebagai “warga yang perlu diedukasi” atau “kelompok yang dipengaruhi pihak luar.”
Ketimpangan ini bukan soal siapa yang lebih lantang bersuara. Ini soal siapa yang memiliki otoritas untuk didengar.
Negara dan korporasi berbicara melalui kebijakan, izin konsesi, dan acara peresmian berskala nasional.
Masyarakat adat berbicara melalui musyawarah adat, sasi tanah dengan symbol salib merah dan penolakan yang sering tidak sampai ke ruang redaksi media nasional.
Ketika kedua suara ini bertemu di ruang publik, satu diperlakukan sebagai kebijakan, yang lain diperlakukan sebagai hambatan.
Yang lebih mengkhawatirkan: sebagian suara pemimpin lokal yang harusnya mewakili masyarakat adat justru masuk ke dalam arus narasi besar PSN — menyuarakan dukungan yang kemudian ditampilkan sebagai “aspirasi rakyat Papua.”
Ini bukan berarti mereka tidak tulus. Tetapi ketika dukungan itu muncul bersamaan dengan berbagai program pemberdayaan, akses proyek, dan insentif kelembagaan, pertanyaan tentang kemerdekaan sikap menjadi sah untuk diajukan.
Kekerasan yang Tidak Terasa Seperti Kekerasan
Inilah yang paling berbahaya dari PSN Merauke: ia bekerja bukan melalui paksaan terbuka, melainkan melalui persetujuan yang dikonstruksi secara sistematis.
Program CSR perusahaan membangun sekolah dan puskesmas — dan tiba-tiba masyarakat merasa berhutang budi.
Sosialisasi proyek datang bersama amplop “uang transport” — dan tanda tangan dukungan pun mengalir.
Tokoh agama dan pendidikan diundang ke acara seremonial bersama pejabat tinggi — dan legitimasi simbolik pun dituai. Proses ini tidak melibatkan ancaman eksplisit. Namun hasilnya adalah persetujuan yang tidak sepenuhnya bebas.
Lebih jauh, narasi PSN telah sedemikian merasuk sehingga sebagian masyarakat sendiri mulai menerimanya sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan.
“Pembangunan memang harus ada pengorbanan.” “Kalau menolak, nanti Papua dianggap tidak mau maju dan sejumlah label yang lebih keras.”
Ungkapan-ungkapan ini bukan tanda keikhlasan — melainkan tanda bahwa narasi dominan telah berhasil menjadi cara pandang yang dianggap wajar, bahkan oleh mereka yang paling dirugikan.
Ketika dominasi berhasil menyamar sebagai kebaikan dan ketika yang terdominasi mulai memandang dominasi itu sebagai sesuatu yang alamiah — di situlah bentuk kekerasan paling halus sedang bekerja.
Ia tidak meninggalkan bekas fisik. Ia meninggalkan bekas pada cara orang mendefinisikan diri mereka sendiri: bukan sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai penerima manfaat.
Di Balik Angka: Realitas yang Tidak Masuk dalam Siaran Pers
Narasi resmi PSN berbicara tentang jutaan hektar lahan yang akan diproduktifkan, ratusan ribu ton beras yang akan dihasilkan dan ribuan lapangan kerja yang akan tercipta.
Yang tidak masuk dalam siaran pers adalah peta tumpang tindih antara konsesi perusahaan dengan wilayah adat yang telah terdokumentasi oleh berbagai lembaga riset independen. Yang tidak disebut adalah konflik agraria yang meningkat di wilayah-wilayah ring-1 PSN.
Yang tidak terlihat adalah perempuan Malind yang kini harus berjalan dua kali lebih jauh untuk mencapai hutan sagu karena akses tradisional mereka terputus oleh pagar konsesi.
Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya “berapa banyak yang diproduksi?” melainkan “siapa yang memproduksi, siapa yang memiliki, dan siapa yang tersisih?”
Kemakmuran yang dibangun di atas penggusuran yang tidak diakui bukanlah kemakmuran — ia adalah akumulasi yang menyamarkan perampasan.
Merebut Kembali Bahasa, Merebut Kembali Hak
Masyarakat adat Merauke tidak butuh “diberdayakan” oleh proyek yang tidak mereka rancang, tidak mereka setujui secara bebas, dan tidak akan mereka kendalikan.
Mereka adalah pemilik pengetahuan tentang tanah itu — pengetahuan yang telah teruji selama berabad-abad, jauh sebelum ada peta konsesi dan izin usaha perkebunan.
Yang dibutuhkan bukan penolakan buta atas pembangunan. Yang dibutuhkan adalah pergeseran mendasar: dari pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat adat menjadi pembangunan yang diputuskan oleh masyarakat adat. Dari narasi yang dikonsumsi menjadi narasi yang diproduksi sendiri.
Selama wacana tentang Merauke terus didominasi oleh mereka yang tidak tinggal di sana, tidak mengenal nama sungainya, dan tidak pernah bergantung pada hutan sagunya untuk makan — maka pembangunan apapun yang dihasilkan akan terus mengandung bibit ketidakadilan yang ditutup rapi oleh bahasa kemajuan.
Pertanyaan bukan lagi apakah PSN Merauke adalah pembangunan atau penaklukan.
Pertanyaannya adalah: siapa yang punya hak untuk menjawab pertanyaan itu? Dan apakah suara mereka benar-benar sedang kita dengarkan?
Penulis:
Laurensius Minipko
Intelektual Muyu-Boven Digoel
Berdomisili di Timika
