ADA jenis tuturan pejabat yang terdengar jujur, justru karena disampaikan dengan tenang.
Kalimatnya pendek, wajahnya tidak berubah, suaranya rendah dan detailnya tampak cukup untuk membuat pendengar merasa telah memperoleh penjelasan. Tetapi ketenangan bukan bukti kebenaran. Detail bukan verifikasi.
Dalam politik, kesan jujur dapat bekerja sebagai kostum epistemik: ia membuat sebuah pernyataan tampak layak dipercaya sebelum isinya diuji.
Di sinilah eksperimen “Doktor Fox” relevan. Pada 1973, seorang aktor diminta tampil sebagai Dr. Myron L. Fox, pakar fiktif tentang penerapan matematika pada perilaku manusia.
Ia memberi kuliah dengan istilah rumit, lompatan logika, kontradiksi, dan humor, tetapi hampir tanpa isi.
Para pendidik profesional yang menontonnya tetap memberi penilaian positif. Penelitian itu kemudian populer sebagai bukti bahwa gaya dapat menutupi kekosongan substansi. Namun penelitian ulang pada 2014 memperlihatkan nuansa penting: peserta menikmati penampilan itu, tetapi ketika ditanya apakah mereka sungguh belajar, hampir semua menjawab tidak.
Pelajarannya bagi politik lebih mengganggu. Publik bisa mengenali bahwa seseorang menarik, meyakinkan atau menyenangkan dan secara terpisah menilai bahwa ia tidak memberi pengetahuan yang dapat diandalkan.
Masalah muncul ketika media, partai, lembaga atau algoritma menggabungkan dua penilaian itu menjadi satu kesimpulan: “karena ia tampak tulus, maka ia pasti benar.”
Erving Goffman membantu menjelaskan mekanisme itu lewat metafora panggung sosial.
Ada panggung depan, tempat tokoh mengatur suara, pakaian, urutan cerita dan hubungan dengan penonton.
Ada pula panggung belakang, tempat dokumen disiapkan, penasihat menyusun strategi dan kelemahan argumen dibicarakan tanpa kamera.
Persidangan berusaha mengubah panggung depan menjadi ruang pemeriksaan, tetapi tidak pernah sepenuhnya bebas dari dramaturgi.
Saksi tetap membawa reputasi, pengacara membawa strategi dan penonton membawa prasangka. Karena itu, tugas institusi adalah memaksa pertunjukan tunduk pada prosedur yang bisa menguji klaimnya.
Persidangan perkara Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026 memperlihatkan bagaimana kebenaran politik bekerja sebagai pertunjukan institusional.
Joko Widodo hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu.
Ia menunjukkan ijazah S-1 yang diklaim sebagai miliknya, menjelaskan riwayat kuliah, skripsi, wisuda, foto bahkan alasan mengapa ia memilih menunjukkan dokumen itu di forum pengadilan.
Ia juga menyatakan keberatan jika dokumen tersebut kembali dibawa ke laboratorium forensik karena, menurut keterangannya, ijazah itu telah diuji oleh Labfor Polri.
Di sisi lain, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan masih meragukan keaslian dokumen yang ditunjukkan.
Persidangan hari itu belum menjadi tempat untuk memutuskan siapa yang benar.
Keterangan saksi, dokumen, hasil pemeriksaan dan bantahan para pihak harus dinilai melalui hukum pembuktian. Yang dapat dibaca secara politik adalah bentuk pertarungannya: satu pihak membawa kesaksian personal dan dokumen, pihak lain mempertanyakan rantai pemeriksaan, perbedaan dokumen serta dasar kesimpulan.
Perbedaan ini juga membedakan kejujuran subjektif dari kebenaran publik.
Seseorang mungkin sungguh yakin pada ingatannya, tetapi ingatan tidak identik dengan arsip. Seseorang mungkin merasa dokumennya asli, tetapi keyakinan pribadi tidak menggantikan pemeriksaan keaslian.
Sebaliknya, keraguan terhadap dokumen tidak otomatis membuktikan pemalsuan.
Dalam masyarakat demokratis, kebenaran publik harus cukup kuat untuk melewati tiga lapis: kesaksian orang yang terlibat, bukti material yang dapat diuji dan prosedur independen yang memungkinkan pihak yang berbeda membaca hasil yang sama.
Tanpa tiga lapis itu, kita hanya berpindah dari satu keyakinan ke keyakinan lain.
Di ruang sidang itu, Jokowi bukan semata-mata individu yang menjawab pertanyaan. Ia juga membawa residu simbolik jabatan presiden, meskipun telah menjadi mantan presiden.
Dalam istilah Max Weber, kewibawaan semacam itu tidak sepenuhnya berasal dari argumen yang sedang diucapkan. Ia datang dari otoritas yang menempel pada tubuh, riwayat, jabatan dan ingatan publik.
Orang tidak mendengar suara yang sama ketika suara itu datang dari warga biasa dan ketika datang dari bekas kepala negara.
Pierre Bourdieu akan menyebutnya modal simbolik. Nama, jabatan, institusi pendidikan dan akses terhadap dokumen bukan hanya informasi.
Semuanya adalah sumber daya untuk menentukan siapa yang dianggap layak berbicara. Sebaliknya, Roy Suryo tampil dengan modal keahlian teknis dan identitas sebagai peneliti. Ia berusaha memindahkan arena dari pengakuan personal ke pemeriksaan material: font, foto, skripsi, transkrip, prosedur, dan laboratorium.
Pertarungan itu adalah perebutan hak untuk mendefinisikan bukti.
Antropologi politik membantu kita melihat bahwa bukti tidak pernah beredar di ruang hampa.
Dokumen bekerja karena ada ritual yang mengesahkannya: meja hakim, sumpah saksi, toga, pengacara, jaksa, stempel dan tata tertib.
Di luar ruang sidang, dokumen yang sama beredar sebagai gambar di media sosial, dipotong menjadi video pendek, lalu ditafsirkan oleh komunitas yang sudah lebih dulu percaya atau tidak percaya.
Sebuah kertas dapat menjadi barang bukti di pengadilan, lambang martabat di ruang publik, atau amunisi dalam perang identitas.
Karena itu, penampilan ijazah di ruang sidang memiliki dua fungsi.
Secara hukum, ia menjadi bagian dari rangkaian pembuktian yang harus diuji.
Secara politik, ia adalah adegan pemulihan kredibilitas. Adegan itu kuat karena publik menyukai bukti yang dapat dilihat. Tetapi sesuatu yang terlihat bukan otomatis sesuatu yang telah diverifikasi.
Kebenaran material memerlukan asal-usul dokumen yang jelas, pemeriksaan yang dapat diawasi, pembanding yang relevan, serta kesempatan bagi pihak lain untuk menguji.
Teguran hakim terhadap Jokowi saat jawabannya melebar juga mengingatkan kita pada batas antara narasi dan kesaksian.
Dalam laporan Tempo, Jokowi sempat menyindir klaim Roy Suryo sebagai peneliti.
Hakim lalu meminta agar pertanyaan dijawab sesuai konteks. Di situ berlangsung benturan dua logika.
Logika politik ingin menjelaskan karakter lawan. Logika peradilan meminta jawaban atas fakta yang ditanyakan. Dalam kepemimpinan demokratis, kemampuan menahan diri dari narasi tambahan adalah disiplin institusional.
Kita dapat menyebutnya kepemimpinan epistemik: pemimpin tidak cukup tampak percaya diri, ia harus membantu publik membedakan antara apa yang diketahui, apa yang diingat, apa yang disimpulkan dan apa yang masih diperdebatkan.
Pemimpin yang sehat tidak meminta rakyat percaya karena ia pernah memegang jabatan. Ia menyediakan prosedur agar klaimnya dapat diperiksa oleh orang yang tidak harus menyukainya.
Pelajaran itu tidak berhenti di ruang sidang. Janji kampanye bekerja dengan logika serupa.
Saat berkampanye, kandidat berbicara dalam bahasa kemungkinan: harga turun, lapangan kerja bertambah, korupsi diberantas.
Setelah berkuasa, bahasa itu bergeser menjadi bahasa keterbatasan: anggaran belum tersedia, kewenangan terbagi, program disusun bertahap.
Pergeseran itu tidak selalu kebohongan, sebab pemerintahan memang berhadapan dengan fakta yang tidak seluruhnya terlihat saat kampanye.
Masalahnya muncul bila perubahan kebijakan tidak diikuti pengakuan.
Janji yang dulu spesifik dibuat kabur, target yang terukur diganti aktivitas dan penundaan dipasarkan sebagai strategi. Di titik itu politik mendekati Doktor Fox: gaya komunikasi membuat jarak antara janji dan hasil terasa lebih kecil daripada kenyataannya.
Dari sudut antropologi politik, janji kampanye adalah kontrak moral sebelum menjadi kontrak administratif.
Pemilih memberi kepercayaan kepada tokoh yang mengaku memahami penderitaan mereka.
Karena itu, pemimpin yang bertanggung jawab wajib menjelaskan apa yang berubah, mengapa berubah, siapa yang dirugikan, kapan target baru dicapai, dan ukuran apa yang dapat dipakai publik untuk menilainya.
Janji politik harus memiliki jejak audit. Tanpa itu, rakyat hanya menerima pertunjukan kesinambungan: kata-kata tetap sama, tetapi maknanya dipindahkan agar kegagalan tidak tampak sebagai kegagalan.
Di sinilah kasus Doktor Fox memberi peringatan kepada semua pihak.
Bagi pejabat, kesaksian yang tenang dan penampilan dokumen tidak boleh dipakai untuk menggantikan audit terbuka. Bagi penuduh, gaya kritis dan istilah teknis tidak boleh dipakai untuk menggantikan bukti yang dapat direplikasi.
Bagi publik, rasa tidak suka kepada tokoh tertentu juga bukan metode verifikasi. Kita perlu menolak dua bentuk kemalasan: percaya karena pembicara tampak tulus, dan menolak karena pembicara tampak tidak disukai.
Politik kontemporer hidup dalam rezim pascakebenaran. Pascakebenaran bukan berarti fakta telah mati.
Fakta justru menjadi semakin penting, karena setiap kelompok mengklaim memilikinya. Yang berubah adalah cara emosi, loyalitas dan identitas menentukan fakta mana yang diterima sebelum pemeriksaan selesai.
Tuturan yang tampak jujur menjadi berbahaya bila ia dirancang untuk menutup pertanyaan, bukan membukanya.
Maka pertanyaan utama dari persidangan ini adalah: apakah kita masih mampu membangun ruang di mana klaim seorang mantan presiden dan tudingan seorang pengkritik dapat diuji dengan standar yang sama?
Jika tidak, ruang sidang berubah menjadi panggung Doktor Fox versi baru. Yang menang adalah orang yang paling berhasil mengatur suasana kebenaran.
Demokrasi membutuhkan institusi yang membuat ketulusan tidak cukup, kemarahan tidak cukup dan karisma tidak cukup.
Kebenaran tidak boleh bergantung pada siapa yang paling pandai bertahan di panggung. Ia harus tetap berdiri setelah suara diturunkan, kamera dimatikan, dan para pendukung pulang.
Penulis :
Laurens Minipko
Intelektual Muyu Mandobo-Boven Digoel
Berdomisili di Timika
