Merauke, Suryapapua.com– Masyarakat di SP-8, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, diresahkan dengan ulah salah satu APMS disana yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM).
Modus yang dimainkan petugas APMS mengikuti arahan ‘big bos’ pemilik APMS yakni hanya melayani pembelian BBM jenis solar untuk kandidat Bakal Calon BUpati-Wakil Bupati Merauke tertentu.
Bagi rakyat yang menjatuhkan pilihan ke kandidat Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Merauke lain, tidak diizinkan membeli BBM bersubsidi tersebut.
Usut punya usut, APMS tersebut adalah milik anak dari salah satu Bakal Calon Wakil Bupati Merauke.
Permasalahan tersebut terungkap sebagaimana disampaikan Sunarto, dari SP-8 saat bersama ratusan perwakilan masyarakat sejumlah distrik bertatap muka dengan Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Papua Selatan, Romanus Mbaraka-Albert Muyak dikediamannya Kamis (12/09/2024).
Menurut Sunarto, awalnya ia mendengar keluhan masyarakat di SP-8 sehubungan pembelian BBM jenis solar yang dikhususkan kepada mereka yang memilih kandidat Bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Merauke tertentu.
“Dari informasi itu, saya coba datang ke APMS dan hendak membeli. Lalu pertugasnya menyampaikan kalau pilih kandidat Bakal calon Bupati-Wakil Bupati Merauke ini akan dilayani,” ungkap dia.
“Seketika saya menyampaikan bahwa tidak boleh seperti demikian, karena ini BBM besubsidi dan menjadi hak rakyat (petani) untuk membeli. Lalu jawaban petugas APMS, siapa yang berani lawan,” kata Sunarto menirukan pengakuan petugas.
Lebih lanjut dikatakan, selama ini, kuota BBM yang disuplai atau dijual di APMS adalah 15 ton. Namun ada penyampaian dari Dinas pertanian Kabupaten Merauke jika terdapat penambahan lagi hingga 30 ton.
“Jadi pertanyaan adalah ketika BBM bersubsidi 30 ton ditambah dan rakyat ingin datang membelinya, disampaikan habis. Nah, ternyata ada permainan dilakoni didalam. Dimana hanya rakyat yang memilih calon bupati-wakil bupati yang diinginkan ‘big bos’ penyuplai BBM di APMS tersebut akan dilayani,” tegasnya.
Modus yang dimainkan itu, jelasnya, berlangsung sejak awal Bulan September 2024.
“Saya bersama masyarakat di SP-8 pun heran terjadi kelangkaan BBM dimaksud. Padahal saat masih kuota 15 ton, pembelian berjalan normal dan tak ada persoalan. Nah, ternyata sudah ada modus yang dimainkan didalam dengan mempolirisasi BBM bersubsidi,” katanya.
Menanggapi apa ayang disampaikan masyarakat itu, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka langsung memerintahkan agar Pertamina datang ke kediamannya, juga Kepala Dinas Pertanian Merauke, Josefa Rumasew.
“Hari ini juga saya perintahkan pihak pertamina serta pejabat Dinas Pertanian Merauke ke SP-8, sekaligus mengecek lebih lanjut. Jika benar ada, segera diambil tindakan tegas,” ujarnya.
“Ingat bahwa itu BBM bersubsidi dan tidak boleh dipolitisasi untuk kepentingan politik Calon Bupati-Wakil Bupati Merauke tertentu,” tegasnya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
