Merauke, Suryapapua.com-“Validasi data orang asli Papua (OAP) sangat penting, karena akan menjadi dasar untuk penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) serta berbagai program afirmasi bagi masyarakat Papua.”
Demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk disela-sela -sela presentasi data OAP dari masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Papua di Jayapura Kamis (21/05/2026).
Dalam kesempatan itu, Wamendagri Haluk juga mendorong setiap pemerintah daerah (Pemda) se-Papua agar terus memperkuat pendataan dan sinkronisasi Orang Asli Papua (OAP) secara berkelanjutan
Jika masih terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian data, masing-masing pemerintah daerah segera melakukan koreksi dan pembaruan agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Dikatakannya, dasar hukum pelaksanaan Otsus Papua jelas tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua—yang selanjutnya diundangkan pada 21 November 2001.
Pelaksanaan Otsus juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua.
Juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
OAP, lanjutnya, menjadi prioritas utama dalam implementasi Otsus Papua. Hal tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan afirmasi.
Diantaranya, kata dia, penguatan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural Orang Asli Papua, afirmasi politik melalui DPRP dan DPRK pengangkatan.
Pemerintah-pun mendorong percepatan pembangunan melalui program Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif guna meningkatkan kesejahteraan OAP secara menyeluruh.
“Saya berharap pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam memastikan implementasi Otsus berjalan tepat sasaran, transparan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” pintanya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
