oleh

Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Merauke

Merauke, Suryapapua.com– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Merauke melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Aksi kedua kali yang dilakukan itu, tidak lain menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah diumumkan Presiden RI, Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Dari pantauan Surya Papua Senin (12/9), sebelum ke kantor dewan, para mahasiswa berkumpul di Lingkaran Brawijaya (Libra). Beberapa waktu kemudian, mereka berjalan secara bersamaan dikawal aparat keamanan  Polres Merauke.

Selama perjalanan, orasi secara bergantian dilakukan  para mahasiswa yang muaranya satu menolak kenaikan BBM.

Kurang lebih satu jam, baru para demonstran tiba di DPRD. Lalu terus melakukan orasi serta membawa sejumlah spanduk dengan tulisan penolakan kenaikan harga BBM.

Beberapa saat setelah dilakukan diskusi, akhirnya perwakilan aliansi diterima untuk dialog di dalam ruangan yang dipimpin Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina.

Rapat dengar pendapat dengan perwakilan mahasiswa dan DPRD Merauke – Surya Papua/IST
Rapat dengar pendapat dengan perwakilan mahasiswa dan DPRD Merauke – Surya Papua/IST

Jubir Aliansi Mahasiswa Merauke, Kartang mengatakan, aksi kedua dilakukan ini sama yakni penolakan kenaikan harga BBM, meskipun telah ditetapkan pemerintah pusat.

Dikatakan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) pertama, terdapat sejumlah hal ditawarkan. “Jadi, hari ini kami datang mempertanyakan apakah sudah ada kesimpulan yang diambil bersama oleh wakil rakyat atau tidak,” ujarnya.

Diharapkan dengan aksi demonstrasi kedua ini, DPRD Merauke membuat pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM. Karena dewan adalah representasi rakyat kecil.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina menjelaskan, agak susah 30 wakil rakyat disini menolak kenaikan BBM, karena terdapat delapan fraksi.

Lalu, jelas Latumahina, ada yang koalisi bersama pemerintah dan ada juga tidak. Sehingga sulit dalam mengambil keputusan bersama.

Lebih lanjut dijelaskan, DPRD telah melakukan RDP bersama pertamina serta para pemilik SPBU serta beberapa stakeholder terkait lain. Lalu dikeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Merauke.

“Harus diakui bahwa kita kekurangan kuota BBM, sehingga antrian di SPBU hampir terjadi tiap hari,” katanya.

Dari penjelasan Pertamina, jatah pertalite untuk Kabupaten Merauke 21.508 kiloliter (setahun). Sedangkan solar 24. 034 kilo liter (setahun juga). “Memang perlu adanya penambahan, namun itu perlu diusulkan bupati secara berjenjang ke tingkat atas,” ungkapnya.

Penulis : Frans Kobun

Editor   : Frans Kobun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *