Merauke, suryapapua.com– Untuk memperkuat tata kelola data, perencanaan pembangunan serta perlindungan sosial yakni sistem jnformasi Orang Asli Papua di Papua Selatan (Sirios), program generasi emas Ha-Anim (Gemas Ha-Anim) serta portal satu data daerah (Passti Ha-Anim), Pemerintah Provinsi Papua Selatan meluncurkan tiga inisiatif srategis tersebut di Swiss belhotel Senin (28/09/2026).
Ketiga inisiatif itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Papua Selatan bersama Pemkab Merauke, Mappi, Boven Digoel serta Asmat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti, meningkatkan ketepatan sasaran program serta memastikan kebijakan dan layanan dasar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya OAP.
Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanto dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno menekankan pentingnya ketiga inisiatif dimaksud dalam mendukung pembangunan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sesuai program prioritas (sapta cita) dalam RPJMD Papua Selatan adalah Papua Selatan satu data, pendataan terpilah dan perlindungan sosial,” ujar Gubernur Safanpo.
Dimana, jelasnya, pentingnya sirios sebagai bentuk inovasi daerah. Itu upaya mewujudkan ketersediaan data sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan terpilah Orang Asli Papua yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna menunjang proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Satu Data Tingkat Provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi OAP Provinsi Papua Selatan sebagai payung hukum dalam mewujudkan ketersediaan data perencanaan pembangunan,” katanya.
Terkait Gemas Ha-Anim, demikian Gubernur Safanpo, adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua sejak usia dini dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar anak mencetak generasi emas Papua Selatan.
Sementara Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN-Bappenas, Ika Retna Wulandary menyoroti pentingnya penguatan data dan keterhubungan-nya dengan proses perencanaan serta kebijakan pembangunan di Papua Selatan.
“Data yang terintegrasi memberikan gambaran kondisi masyarakat dan pembangunan utuh, terkini dan konsisten sebagai dasar penetapan prioritas dan kebijakan yang tepat,” ungkapnya.
Sekaligus juga memungkinkan identifikasi kebutuhan secara lebih presisi termasuk bagi OAP. Sehingga program dan intervensi menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dengan data terintegrasi, mendorong integrasi dan interoperabilitas yang menghubungkan data dari berbagai perangkat daerah dan sistem untuk satu gambaran pembangunan yang dapat digunakan lintas sektor.
Dia menambahkan, monitoring dan evaluasi menjadi lebih efektif dengan mendukung pemantauan dan evaluasi program secara lebih terukur, transparan dan akuntabel, sehingga intervensi pemerintah lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Juga memperkuat sinergi lintas pihak sebagai instrumen kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan serta masyarakat guna mempercepat pembangunan Papua Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kemendagri, Yeni Indah Susanti yang mengikuti kegiatan secara daring menyampaikan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan data daerah yang terintegrasi guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kebijakan tata kelola data di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah merupakan bagian dari satu data Indonesia,” ungkapnya.
Tujuan satu data pemerintahan dalam negeri dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi kementerian serta pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data.
Satu data juga, jelasnya, untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat danatau instansi daerah dalam mendorong keterbukaan serta transparansi, sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis data.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
