Merauke, Suryapapua.com– “Setiap institusi agar memahami akan tugas pokok masing-masing. Kalau bukan kewenangan diberikan untuk dilaksanakan, tak perlu memaksakan diri. Misalnya ada jalan rusak, lalu institusi itu turun perbaiki, sesungguhnnya bukan tugasnya. Itu tanggungjawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke mengaspal atau memperbaiki.”
Penegasan itu disampaikan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka saat dihubungi melalui ponselnya Selasa (8/3). Menurutnya, semua orang Merauke harus berpikir cerdas, proporsional serta berpikir sesuai aturan atau kenyataan, terutama dalam tugas masing-masing.
Tanggungjawab dari masing-masing institusi, telah diberikan departemen serta kelembagaan negara berdasarkan peraturan yang berlaku.
Bupati menjelaskan, tugas TNI adalah menjaga ketahanan negara dari berbagai ancaman baik di dalam maupun luar negeri. Sementara kepolisian adalah menjaga ketertiban dan ketentraman terhadap masyarakat.
Sementara pemerintah, jelas Bupati Mbaraka, mengurus pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Juga penyelenggaraan pemerintahan. Jadi itu yang harus digarisbawahi serta dipahami semua orang.
“Saya kembali menegaskan bahwa keamanan di Merauke sudah teruji secara nasional. Serambi Merah-Putih hanya ada di Merauke,” katanya.
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), jelas bupati, pertama kali untuk Papua masuk ke NKRI dilakukan di Merauke. “Jadi kita ini asli Merah Putih serta cinta damai yang dinyatakan dalam motto Izakod Bekai-Izakod Kai, Satu Hati-Satu Tujuan,” ungkapnya.
“Kami dari nenek moyang sudah damai dan tertib. Jangan datang belakangan dengan segala kelakuan, membuat kita tidak damai dan tak tertib. Ingat ketahanan NKRI di Merauke teruji sampai sekarang,’ ujarnya.
Bupati Mbaraka kembali menjelaskan, tugas tentara harus jalan, termasuk polisi juga demikian dan tak harus menunggu ‘rangsangan’ terlebih dahulu. Karena secara kelembagaan, telah ada pembiayaan masing-masing.
Namun demikian, menurut bupati, pemerintah tetap akan memfasilitasi dan atau menambah. “Saya tahu persis polisi Merauke zaman dulu itu sangat hebat. Tanpa uang mereka bertugas kemana saja. Lalu tanpa uang juga Merauke aman. Begitu juga tentara maupun pegawai, bertugas ke seluruh pelosok, tanpa uang meskipun tiga bulan baru terima gaji,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, bupati meminta kepada masing-masing institusi agar tahu akan tugas pokoknya dan tak membodohi masyarakat.
“Sebagai bupati, saya tetap bertanggungjawab atas semua yang ada. Tetapi secara teknis, kelembagaan masing masing bertanggungjawab terhadap bidang tugas serta fungsi, ini harus dipahami,” pintanya.
“Mari untuk kita tetap bersinergi berjalan menjaga keamanan serta ketertiban. Lalu masyarakat harus ikut menjaga baik di lingkungan maupun keluarga masing-masing. Sehingga Merauke tetap aman dan damai,” katanya.
Bupati mengingatkan agar tak perlu berlebihan mempromosikan diri. “Ya kalau bukan tugas kita untuk kerjakan jalan atau angkut sampah, tak perlu dong. Kembali memahami tupoksi masing-masing,” sarannya.
Ditambahkan, dana hibah untuk TNI/Polri sudah ada, tinggal akan diberikan atau diserahkan oleh pemerintah.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
