LANSKAP perjuangan dan gerakan sosial di Papua telah mengalami dinamika yang signifikan. Dimana suara perempuan adat semakin mencuat ke permukaan.
Dalam konteks yang ditandai dengan konflik berkepanjangan, marginalisasi multidimensi dan ancaman terhadap keberlanjutan hidup masyarakat adat, perempuan Papua memikul beban sangat berat.
Mereka bukan hanya menghadapi ketidakadilan berbasis gender, tetapi juga dampak langsung dari konflik kekerasan, pelanggaran HAM dan perampasan tanah ulayat.
Tanggal 24 – 26 November 2025, bertampat di Swissbell Hotel, Perwakilan Perempuan Adat dari 8 Kultur yang ada di wilayah Papua Selatan ( Malind, Asmat, Auyu, Mappi, Wiyagar, Korsawa, Yaqai dan Wambon) akan mengadakan Kongres Pertama Perempuan Asli Papua Selatan.
Kongres Perempuan Asli Papua Selatan (KPAPS) muncul sebagai respons terhadap realitas yang kompleks.
Peristiwa ini patut dicermati bukan hanya sebagai aktivitas seremonial, melainkan sebagai sebuah fenomena politik dan kultural yang mengandung makna mendalam.
Kongres Perempuan Asli Papua Selatan (KPAPS) merupakan sebuah momen bersejarah dan strategis yang lahir dari konteks sosio-politik yang kompleks di Papua.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis makna mendalam dari diselenggarakannya KPAPS serta merefleksikan relevansinya bagi pergerakan perempuan adat secara lebih luas di Tanah Papua.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur, artikel ini berargumen bahwa KPAPS bukan sekadar pertemuan, melainkan sebuah deklarasi politik (political subject) dari perempuan adat Papua.
KPAPS berhasil menciptakan ruang aman (safe space) bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman spesifik mereka yang berada di persimpangan penindasan: sebagai orang Papua, sebagai perempuan, dan sebagai bagian dari komunitas adat.
Makna KPAPS terletak pada upaya mendekolonisasi narasi tentang perempuan Papua yang seringkali hanya dilihat sebagai korban, menjadi subjek yang aktif, berpengetahuan dan berdaulat.
Relevansinya bagi gerakan perempuan adat di Papua adalah dalam pembentukan solidaritas lintas wilayah, penguatan agenda kolektif yang menyatukan isu gender, hak adat, dan perdamaian, serta penciptaan sebuah kerangka perjuangan yang berbasis pada kearifan lokal dan nilai-nilai kemanusiaan.
Konteks Historis dan Sosio-Politik Lahirnya KPAPS
KPAPS tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang perjuangan rakyat Papua dan situasi konflik yang berlarut-larut.
Perempuan di Papua Selatan, seperti di wilayah lain, hidup dalam bayang-bayang kekerasan, baik yang bersifat langsung (fisik) maupun struktural (kebijakan yang meminggirkan).
Eksploitasi sumber daya alam seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat, di mana perempuan sebagai penjaga dan pengelola sumber daya alam tradisional merasakan dampaknya paling dalam.
Selain itu, narasi dominan tentang Papua seringkali meminggirkan suara dan peran perempuan. KPAPS lahir untuk membongkar narasi dominan ini dan menegaskan keberadaan serta agensi perempuan adat.
Makna Kongres Perempuan Asli Papua Selatan
Analisis terhadap KPAPS mengungkap beberapa makna krusial:
Pertama, Pembentukan Subyek Politik (Political Subjectivity): KPAPS merupakan sebuah deklarasi bahwa perempuan adat Papua bukanlah objek pasif, melainkan subjek politik yang memiliki tuntutan, visi, dan agenda sendiri.
Dengan berkumpul secara mandiri, mereka merebut hak untuk mendefinisikan masalah mereka sendiri dan merumuskan solusinya.
Kedua, Ruang Aman dan Penyembuhan (Safe Space and Healing): Kongres berfungsi sebagai ruang aman di mana perempuan dapat berbagi pengalaman traumatis tanpa dihakimi.
Proses berbagi cerita ini bukan hanya terapeutik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa penderitaan mereka adalah hasil dari struktur yang tidak adil, bukan kesalahan individual.
Ketiga, Dekolonisasi Pengetahuan dan Tubuh: KPAPS adalah upaya mendekolonisasi cara pandang terhadap perempuan Papua.
Mereka menolak stigma dan objektifikasi, serta menegaskan kembali identitas mereka sebagai perempuan yang berpengetahuan tentang adat, alam, dan perdamaian.
Ini adalah upaya merebut kembali otonomi atas tubuh, identitas, dan masa depan mereka.
Keempat, Rekonsiliasi antara Hak Perempuan dan Hak Adat: KPAPS berhasil menjembatani potensi ketegangan antara hak perempuan sebagai individu dan norma-norma adat yang kadang patriarkis.
Dengan pendekatan yang khas, kongres ini mengetengahkan diskusi tentang bagaimana memajukan hak perempuan dalam kerangka melindungi masyarakat adat, bukan di luarnya.
Relevansi KPAPS bagi Gerakan Perempuan Adat di Papua Selatan Keberadaan KPAPS memiliki relevansi yang kuat bagi gerakan perempuan adat di tingkat regional Papua:
*.Pembangunan Solidaritas dan Jaringan: KPAPS menjadi model dan inspirasi bagi perempuan adat di wilayah lain di Papua (seperti Papua Pegunungan dan Papua Pantai) untuk membangun forum-forum serupa.
Hal ini memperkuat jaringan solidaritas yang lintas budaya dan geografi, yang sangat penting untuk tekanan politik yang lebih efektif.
*. Penyatuan Agenda Perjuangan: KPAPS berhasil merumuskan agenda yang integratif, dengan menyatukan isu-isu seperti: (1) Penolakan kekerasan terhadap perempuan,
(2) Perlindungan terhadap tanah ulayat dan lingkungan hidup, (3) Pencarian keadilan bagi korban pelanggaran HAM, (4) Partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
Agenda ini menjadi peta jalan bersama bagi gerakan perempuan adat Papua.
*.Penguatan Visi Perdamaian Berperspektif Perempuan: Dalam konteks konflik, KPAPS menawarkan visi perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.
Perdamaian tidak hanya diartikan sebagai absennya kekerasan bersenjata, tetapi juga kehadiran keadilan sosial, ekonomi, dan ekologis, di mana perempuan memiliki peran sentral.
*.Legitimasi dan Pengakuan: Dengan diselenggarakannya kongres yang melibatkan banyak peserta dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, KPAPS memberikan legitimasi dan pengakuan baik secara internal (dalam komunitas adat) maupun eksternal (terhadap pemerintah dan pihak internasional) terhadap gerakan perempuan adat Papua.
Kongres Perempuan Asli Papua Selatan merupakan sebuah titik balik penting dalam sejarah gerakan sosial di Papua.
Maknanya yang terdalam terletak pada upayanya yang gigih untuk mendekolonisasi narasi, membangun subyek politik perempuan adat dan menciptakan ruang penyembuhan kolektif.
Relevansinya bagi gerakan perempuan adat di Papua bersifat strategis, yaitu dalam membangun solidaritas, menyatukan agenda perjuangan yang holistik, serta memperkuat visi perdamaian yang berperspektif gender dan keadilan.
KPAPS membuktikan bahwa perempuan adat Papua adalah kekuatan penentu (agency) yang tidak dapat diabaikan dalam setiap upaya membangun masa depan Papua yang lebih adil dan damai.
Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi agenda-agenda kongres dan dinamika internal pergerakan ini.
Penulis
God Samderubun
Dosen Unmus-Merauke
