oleh

Data Kependudukan Harus Jelas Agar Penyaluran Bantuan Tepat Sasaran

Merauke, Suryapapua.com– Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke, Yohanes Samkakai mengungkapkan, penyaluran bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, bisa tepat sasaran, apabila data kependudukan secara berjenjang dari kampung, kelurahan maupun distrik jelas.

Demikian disampaikan Yohanes kepada wartawan diruang kerjanya Jumat (18/3). Menurutnya,selain dari kampung, kelurahan dan distrik, juga instansi terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar mengirimkan data secara update dan atau berkala, sehingga menjadi acuan.

“Beberapa kali musrenbang, kami meminta kepala kampung dan kepala distrik memberikan data kependudukan terbaru, karena itu menjadi referensi ketika ada bantuan disalurkan,”  katanya.

Ditegaskan, pihaknya tak memiliki kewenangan melakukan pendataan kependudukan, tetapi Disdukcapil yang diperkuat melalui kartu keluarga sebagai acuan dasar.

“Ya, bicara tentang bantuan sosial, BPJS dan lain-lain, harus sesuai data kependudukan mulai dari nama lengkap, nomor KTP  serta  nomor kartu keluarga,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yohanes menjelaskan, sejak awal 2022, Kementerian Sosial telah menonaktifkan 39.000 data peserta BPJS di Kabupaten Merauke. Itu karena data yang ada berbeda dengan fakta lapangan.

“Kenapa dinonaktifkan, lantaran mereka menemukan nama tidak sesuai dengan tempat tinggal, lalu ada peserta BPJS tidak memiliki NIK,” katanya.

Jadi, lanjut dia,  ketika ada masyarakat yang berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas dan namanya tidak ada  sebagai peserta BPJS,  segera mendatangi Kantor Dinsos Merauke untuk dilakukan reaktifasi, sekaligus dikelurkan surat, sehingga dibawa ke Kantor BPJS untuk diaktifkan kembali.

Ditambahkan,  ribuan data peserta BPJS itu tersebar di 20 distrik. Olehnya mohon kerjasama baik pihak distrik maupun kampung serta kelurahan, karena lebih paham dan mengetahui masyarakat yang mampu dan tidak mampu, juga sudah pindah serta masih hidup.

“Apabila ada yang sudah meninggal, segera dilaporkan  sehingga dikeluarkan akte kematian. Sekaligus dapat menjadi dasar untuk dihapus dari system,” katanya.

Pembaharuan data kependudukan sangat penting, karena akan berdampak terhadap program bantuan  kementerian. “Ya harapan juga agar setiap tiga bulan,  ada laporan data penduduk, sehingga dapat diperbaharui,” pintanya.

Penulis : Yulianus Bwariat

Editor   : Frans Kobun

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *