Merauke, Suryapapua.com– Sejumlah putra Papua Selatan yang tergabung dalam Forum Anak Negeri (Formari) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Provinsi Papua Selatan menyampaikan aspirasinya, sehubungan sejumlah persoalan tentang kondisi alam dalam wolayah kota serta beberapa titik rawan banjir maupun abrasi pantai.
Mereka juga mendesak kepada wakil rakyat segera memanggil Pimpinan Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua serta Kepala Dinas PU Provinsi Papua Selatan, agar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tujuannya agar semua permasalahan ini akan terbahas dan menemukan solusi penanganan.
Dari pantauan suryapapua.com, kemarin, kedatangan mereka diterima Wakil Ketua I DPR Papua Selatan, H. Fadli Burhan didampingi Ketua Komisi IV DPR Papsel, Moses Kaibu.
Randi Ndiken, Ketua FORMARI Papua Selatan saat audiens bersama kedua wakil rakyat itu mengungkapkan, kondisi ekisting alam dan lingkungan di Kabupaten Merauke, lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Kabupaten Merauke telah menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Selatan.
Namun demikian, dari aspek pembangunan Infrastruktur lingkungan masih sangat kurang, sehingga perlu ditata bahkan dibangun baru.
Sementara itu, Sekretaris FORMARI-PPS, Bonevasius Tanggoy menegaskan, untuk kegiatan pembangunan di daerah, sumber pembiayaan menjadi tanggungjawab bersama yaitu pemerintah kabupaten, provinsi serta pusat.
Hanya saja perlu komunikasi yang terbangun sehingga terwujud sinergitas program pembangunan antara pusat-daerah.
“Kami anak-anak negeri merasa bertanggung jawab, sekaligus berhak menyuarakan sejumlah permasalahan yang berdampak pada kesulitan hidup masyarakat, terkait lingkungan kepada pimpinan DPRD Papua Selatan,” tegasnya.
Tanggoy menambahkan, satu hal terpenting yang harus dipikirakan adalah daratan Kota Merauke yang berada lebih rendah dari permukaan air laut dan menjadi potensi bencana alam.
Juga abrasi Pantai Lampu Satu terus berjalan hingga menjadi ancaman. Belum lagi pertambahan penduduk ikut memicu meningkatnya kebutuhan perumahan-Pemukiman masyarakat.
Dengan demikian, secara otomatis mengurangi daerah resapan air, sehingga di kawasan tertentu pasti mengalami banjir dan genangan air untuk beberapa hari. Itu dikarenakan resapan minim serta belum maksimalnya saluran primer dan pintu air dalam kota.
Menanggapi itu, Wakil Ketua I DPR Papua Selatan, H. Fadli Burhan dan Ketua Komisi IV DPR Papsel, Moses Kaibu memberikan apresiasi atas kepedulian Forum Anak Negeri ini dengan datang menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami akan mempelajari surat usulan tersebut dan mengundang Pimpinan BWS serta Dinas PU untuk duduk bersama menemukan solusi terbaik,” ungkap Fadli Burham.
Bahkan, lanjut politisi Partai NasDem itu, akan bersama-sama BWS mendorong usulan yang telah direncanakan ke Kementerian PU di Jakarta.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
