Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat Adat Soal PSN, Komnas HAM RI Minta Klarifikasi Gubernur Papua Selatan dan Bupati Merauke

Laporan Utama268 views

Merauke, Suryapapua.com-Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah langsung bergerak  cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat adat di Kabupaten Merauke, sehubungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang gencar dilakukan melalui pembukaan lahan baru.

Tindaklanjut itu dengan terbang dari Jakarta menemui Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dan Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze meminta klarifikasi akan keluhan masyarakat adat  Merauke  ke Komnas HAM RI, terkait pembabatan hutan yang dilakukan.

Klarifikasi dilangsungkan di ruang rapat Gubernur Safanpo Rabu (25/06/2025) yang dihadiri juga Bupati Bladib Gebze serta sejumlah pejabat lain.

“Kedatangan kami di Merauke, tidak lain mendiskusikan terkait pengaduan masyarakat  adat menyangkut PSN ,” ungkap Anis.

Dikatakan, sudah beberapa kali pihaknya menerima kedatangan masyarakat adat Merauke yang mengadukan Proyek Strategis Nasional untuk pembukaan cetak sawah baru.

Selain itu, lanjut Anis, pembangunan ketahanan energi yakni perkebunan tebu. Bagi masyarakat setempat, mereka  kurang  dilibatkan sehingga memunculkan adanya aksi protes.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada Bupati Merauke, Yoseph Bladib Gebze memberikan penjelasan sejak awal PSN masuk sampai sekarang.

Bupati Merauke,  Yoseph Bladib Gebze mengungkapkan, perhatian terhadap daerah ini  terus diperjuangkan ke pemerintah pusat. Sehingga kini dapat dirasakan dampak positifnya.

Secara sosiologis, demikian Bupati Bladib Gebze, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara baik antara kebijakan yang sudah dilakukan  pemerintah pusat  maupun daerah,.

Dunia usaha maupun dinamika perkembangan Merauke perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut Bupati Bladib Gebze mengaku, semua komponen bangsa di Merauke perlu mendapat sentuhan, tapi juga didengarkan. Lalu tentunya apa yang dilakukan, harus sesuai regulasi.

“Saya selalu mengarahkan organisasi perangkat daerah (OPD)  terkait regulasi tentang tata ruang  agar menjadi acuan. Juga perlu bangun komunikasi bersama masyarakat,” katanya.

“Kami ingin ada investasi di Kabupaten Merauke, tetapi  melalui mekanisme dan komunikasi  baik dengan masyarakat agar proses pembangunan bisa berjalan baik,”tandasnya.

Penulis : Frans Kobun

Editor   : Frans Kobun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *