Merauke, Suryapapua.com– “Ada yang kirim pesan ke saya dan menanyakan kenapa banyak aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke ini dilantik. Padahal mereka adalah lawan politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 silam. Bahkan ada yang mengeluarkan kata-kata tak etis di media social menyudutkan bapak.”
Demikian pesan orang itu yang di diutarakan kembali Bupati Merauke, Romanus Mbaraka saat melakukan pertemuan bersama para kepala dinas di VIP Room Senin (29/8). “Saya orang lama di birokrat. Sehingga saya tak bisa gunakan istilah like and dis-like melantik seseorang menempati suatu jabatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” katanya.
Politik, lanjut Bupati Mbaraka, sudah berlalu. Olehnya, semua harus dirangkul (pejabat) agar bergandengan tangan bekerja membangun daerah ini.
“Sekali lagi saya professional. Kalau bongkar pasang pejabat secara menyeluruh, nanti hancur,” tegasnya.
Bupati Mbaraka mencontohkan, saat periode kedua dilantik bersama wakilnya, H. Riduwan, telah terjadi ‘bongkar’ pasang pejabat di dalam oleh pemerintahan sebelumnya.
“Misalnya adik Yoseph Gebze yang diberhentikan menjadi Kabag Hukum Setda Merauke bersama sejumlah pejabat lain. Dari situ mulai kacau birokrasi di dalam,” ungkapnya.
Pejabat yang dilantik dan ditempatkan di SKPD ketika itu, demikian Bupati Mbaraka, tak mengerti dan paham akan tugas serta tanggungjawabnya. Sehingga terjadi kepincangan di dalam birokrasi pemerintahan.
“Mesinnya boleh dibongkar, tetapi ada alat yang tak boleh diganti. Kalau semua alat diganti dalam mesin, sudah pasti total pincang. Mau disulap kembali sangat susah,” kata Bupati Mbaraka mengibaratkan.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
