Merauke, Suryapapua.com– Pemerintah Kabupaten Merauke diminta membatalkan pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat sekolah dasar (SD) di kampung-kampung lokal orang Marid-Papua. Karena faktanya guru tak pernah datang ke kampung melaksanakan tugasnya. Sehingga anak-pun tak dapat menulis dan membaca.
“Saya minta Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengambil langkah tegas membatalkan pelaksanaan UN tingkat SD di sejumlah kampung lokal, terutama di beberapa distrik di Pulau Kimaam,” pinta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Moses Kaibu kepada Surya Papua Jumat (18/3).
Moses mempertanyakan, bagaimana anak yang tak tahu menulis dan membaca, tetapi dipaksakan guru mengikuti ujian nasional. Ini kan sangat disayangkan dan merupakan suatu bentuk pemaksaan.
“Bagi saya, para guru tak mempunyai hati nurani sama sekali dengan orang Marind di kampung-kampung. Dimana saat proses belajar mengajar, tak pernah berada di tempat. Lalu saat ujian baru datang tunjuk muka dan memaksakan anak mengerjakan soal-soal. Bagaimana anak mau kerja, sementara tidak tahu membaca serta menulis,” tegasnya.
Dia mencontohkan saja di Sekolah Dasar Inpres (SDI) Kampung Kiworo, Distrik Kimaam. Sekolah tersebut dalam wilayah ibukota distrik, namun sayangnya sudah setahun tak ada proses belajar mengajar. Padahal akses transporsai dari kota baik laut maupun udara sangat lancar.
“Kita baru melihat di SDI Kiworo, belum lagi di kampung lain, justru lebih parah lagi. Dengan melihat kondisi demikian, sebaiknya pelaksanaan UN agar tak dipaksakan,” pintanya lagi.
Ditambahkan, jika anak-anak selama ini tak disentuh dan didampingi baik selama proses belajar mengajar, untuk apa bicara tentang pemekaran Provisi Papua Selatan (PPS). Lalu dipaksakan mengikuti ujian nasional. Justru secara tidak langsung itu bentuk pejajahan.
“Jangan membodohi kami anak negeri. Semua pada bicara Provinsi Papua Selatan, namun generasi penerus berikutnya, tak dipersiapkan baik dari sekarang,” kritiknya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
