Merauke, Suryapapua.com– Bertempat di auditorium kantor bupati Selasa (25/06/2024), Bupati Merauke, Romanus Mbaraka melakukan pertemuan bersama puluhan masyarakat Kimahima dan Maklew sehubungan informasi terkait adanya investasi perkebunan tebu serta peternakan di Kimaam dan Ilwayab.
“Saya perlu tegaskan kembali bahwa sampai hari ini, belum ada satupun surat dari pihak manapun termasuk investor kepada Pemerintah Kabupaten Merauke terkait investasi perkebunan tebu di Kimaam maupun Ilwayab,” ungkap Bupati Mbaraka.
Olehnya, lanjut Bupati Mbaraka, tidak ada yang namanya investasi tebu maupun peternakan di dua wilayah tersebut.
“Ini saya bicara jelas agar perwakilan masyarakat dari Kimaam maupun Ilwayab mengetahui secara pasti dan jelas,” ungkapnya.
Soal kapal yang sedang berlabuh di Perairan Wanam, demikian Bupati Mbaraka, pihaknya juga tidak tahu milik siapa. “Saya belum diberitahukan secara resmi sebagai kepala daerah,” katanya.
Lalu, menurutnya, ia pun belum melihat langsung fisik kapal yang sedang berlabu di Perairan Wanam.
“Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, katanya kapal dimaksud milik salah satu pengusaha batu bara dari Kalimantan,” jelasnya.
Khusus pesawat yang sempat berputar-putar, termasuk di wilayah Kimaam dan sekitarnya beberapa waktu lalu, bukan melakukan pemetaan wilayah guna investasi tebu.
“Sekali lagi tidak. Pesawat yang berputar itu, melihat keseluruhan lahan di Kabupaten Merauke untuk pertanian. Jadi ketika pesawat sempat berputar di Kimaam maupun Ilwayab, bukan pemetan rencana investasi tebu,” tegasnya lagi.
Optimalisasi Lahan 63.000 Hektar
Lebih lanjut Bupati Mbaraka menjelaskan, kedatangan Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman beberapa waktu lalu, itu semata-mata untuk mendorong optimalisasi lahan seluas 63.000 hektar.
Luasan lahan dimaksud adalah milik rakyat yang selama ini diolah untuk tanam padi, palawija dan lain-lain.
“Memang pemerintah pusat mengupayahkan agar produktivitas meningkat, lantaran dari eksisting lahan yang saya tandatangani tiap tahun dalam musim tanam satu dan dua dari 63.000 hektar, petani hanya bisa kerja sekitar 30.000 hektar,” ujar Bupati Mbaraka.
Persoalannya karena petani hanya berharap dari air tadah hujan, sehingga agak mahal dalam menata manajemen sawah guna mengairi areal sawah.
“Sekali lagi saya ingatkan bahwa lahan petani yang dikelola pemerintah maupun TNI, tidak hilang. Tetap menjadi milik, malah mendapatkan keuntungan,” ujarnya.
Untuk pengolahan lahan, tanam hingga panen sampai giling, diatur atau diurus pemerintah serta TNI.
Selanjutnya akan dibagi hasil bersama pemilik lahan, terutama ongkos kerja dikembalikan kepada pihak yang mengola lahan dimaksud.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
