Merauke, Suryapapua.com– Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Papua, Corneles Sagrim menyebut, persoalan minimnya material di Merauke menjadi kendala untuk kegiatan pembangunan pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik.
“Sampai sekarang, material didatangkan melalui jalur laut menggunakan kapal sesuai kebutuhan,” ungkap Sagrim kepada rombongan Komisi II DPR RI saat melakukan peninjauan lokasi pembangunan di KTM Salor Jumat (16/05/2025).
Kehadiran rombongan Komisi II DPR RI didampingi langsung Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Sekda, Maddaremmeng, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Heribertus Silvinus Silubun serta Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Demianus Katayu.
Dalam pemaparannya, Corneles Sagrim menjelaskan, Kantor DPRP Papua Selatan berseblahan dengan Kantor MRP.
Sesuai rencana, jelasnya, pembangunan Kantor DPRPS berlantai tiga. Sementara progres pembangunan-nya telah mencapai 18 persen. Lalu luasannya sekitar 4 hektar sesuai master plan.
Usai dari Kantor DPRPS, rombongan Komisi II bersama Gubernur Safanpo meninjau area pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan. Untuk luasan lahannya sekitar 11 ribu lebih persegi.
Sedianya, kantor gubernur juga berlantai tiga dengan fasilitas berupa lapangan upacara, lahan parkiran motor, mobil serta sepeda.
Selain itu, menurutnya, pembangunan gedung green house dan tempat olahraga disekitar kawasan lokasi kantor gubernur.
Pembangunan kantor gubernur, katanya, sedang dalam proses pemasangan tiang pancang, lalu dilanjutkan pembangunan.
Sehubungan kendala material, Komisi II DPR RI mengingatkan agar harus ada stok disiapkan. Sehingga pekerjaan tidak terhenti, lantaran mengantisipasi kondisi alam yang tak bisa ditebak.
Jadi, pinta Komisi II DPR RI, harus ada pembelian stok material agar pengerjaan pembangunan cepat rampung sesuai target yang ditetapkan.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
