PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menjadi peristiwa penting dalam politik nasional.
Keputusan itu muncul di tengah ketegangan politik dan menghadirkan pertanyaan mendasar bagi kehidupan demokrasi; kapan seorang pejabat harus bertahan dan kapan ia perlu menarik diri?
Dalam politik, jabatan sering dipertahankan sebagai sumber kekuasaan. Padahal, jabatan publik mengandung tanggung jawab lebih besar daripada kepentingan pribadi. Karena itu, keputusan untuk mundur tidak cukup dinilai sebagai tindakan politik.
Hal tersebut perlu dibaca sebagai persoalan etika, konstitusi dan kedewasaan dalam berdemokrasi.
Riuh Kekuasaan dan Paradoks Menarik Diri
Politik modern sering menempatkan kekuasaan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan.
Para aktor politik mengukur keberhasilan melalui kemampuan menjaga jabatan, menghimpun dukungan dan mengendalikan lawan.
Cara pandang tersebut membuat publik sering memahami pengunduran diri sebagai kekalahan atau tekanan politik.
Namun, publik belum memiliki dasar yang cukup untuk memastikan seluruh alasan di balik keputusan Gibran. Karena itu, kita perlu membedakan fakta politik dari penafsiran atas motif pribadi.
Chantal Mouffe (2023) menawarkan perspektif penting untuk memahami persoalan ini. Ia membedakan antagonisme dari agonisme dalam kehidupan demokrasi.
Antagonisme memperlakukan lawan politik sebagai musuh yang harus dikalahkan. Sebaliknya, agonisme mengakui lawan politik sebagai pihak yang sah dalam ruang demokrasi.
Bahwa pentingnya konflik politik yang tetap berada dalam kerangka demokrasi. Pemikiran tersebut membantu kita memahami bahwa demokrasi tidak membutuhkan penghapusan perbedaan.
Demokrasi menghendaki kemampuan mengelola perbedaan secara bertanggung jawab.
Oleh karena itu, pengunduran diri Gibran perlu dibaca sebagai momentum untuk mengevaluasi etika kekuasaan, bukan sekadar menghitung kemenangan dan kekalahan politik.
Kenosis, Katechon dan Etika Pengosongan Diri
Tradisi pemikiran Kristen mengenal konsep kenosis sebagai tindakan pengosongan diri.
Konsep ini menggambarkan kesediaan seseorang untuk melepaskan kepentingan diri demi tujuan yang lebih besar.
Dalam filsafat politik, kenosis dapat menjadi perspektif untuk memahami tanggung jawab seorang pejabat publik.
Seorang pejabat tidak boleh memperlakukan jabatan sebagai milik pribadi. Ia harus memahami jabatan sebagai mandat yang mengandung kewajiban moral. Karena itu, keberanian menerima kekuasaan perlu berjalan bersama keberanian membatasi diri.
Namun, pengunduran diri tidak otomatis membuktikan keluhuran moral seseorang. Publik tetap perlu menilai alasan, proses, keterbukaan, dan pertanggungjawabannya.
Konsep katechon dalam pemikiran Carl Schmitt (2003) memberikan perspektif lain untuk memahami tindakan menarik diri.
Schmitt menggunakan istilah tersebut untuk menunjuk kekuatan yang menahan datangnya kekacauan.
Dalam konteks politik, kekuatan penahan berfungsi menjaga keberlangsungan suatu tatanan.
Gagasan ini dapat kita perluas secara interpretatif untuk membaca pengunduran diri seorang pejabat publik.
Ketika ketegangan politik berpotensi memperbesar konflik antarlembaga, tindakan mempertahankan jabatan dapat memperpanjang ketegangan.
Sebaliknya, tindakan menarik diri dapat membuka ruang bagi penyelesaian konstitusional.
Dalam pengertian ini, pengunduran diri berpotensi menjadi daya penahan konflik. Namun, tindakan tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan politik.
Perspektif ini juga mengandung pesan penting tentang pengendalian hasrat kekuasaan.
Seorang pemimpin perlu menempatkan kepentingan publik di atas ambisi mempertahankan kedudukan. Ia harus memahami batas kewenangan dan konsekuensi setiap keputusan.
Kewibawaan politik tidak hanya lahir dari kemampuan mengendalikan kekuasaan. Kewibawaan juga lahir dari kesediaan menghormati kepentingan bersama.
Dalam pengertian ini, tindakan menarik diri dapat menjadi pilihan etis apabila tindakan tersebut mencegah kepentingan pribadi mendominasi kehidupan republik. Namun, ukuran etikanya tetap terletak pada tanggung jawab yang menyertai keputusan tersebut.
Menjaga Marwah Konstitusi dan Kedewasaan Republik
Pengunduran diri Gibran membawa perhatian publik pada proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR. MPR kemudian memilih salah satu calon melalui sidang.
Konstitusi menetapkan batas waktu paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi.
Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi proses transisi kepemimpinan. Karena itu, seluruh aktor politik harus menghormati mekanisme konstitusional.
Masa transisi tersebut tidak boleh berubah menjadi arena transaksi kepentingan.
Partai politik dan lembaga tinggi negara harus mengutamakan kepentingan republik. Bahkan MPR perlu menjalankan proses pemilihan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Demokrasi membutuhkan keterbukaan dari setiap lembaga negara. Demokrasi memerlukan kesediaan pejabat untuk mempertanggungjawabkan keputusan mereka.
Pada akhirnya, republik membutuhkan pemimpin yang memahami batas kekuasaan.
Jabatan dapat berakhir, tetapi tanggung jawab publik tetap melekat.
Tindakan menarik diri dapat memiliki makna etis apabila seseorang tetap menghormati konstitusi dan mempertanggungjawabkan keputusannya.
Kematangan republik tidak hanya tampak dari keberanian pemimpinnya memperoleh mandat.
Kematangan republik juga tampak dari kebijaksanaan mereka membatasi kekuasaan demi kepentingan bersama. Sebab, seseorang boleh meninggalkan jabatan, tetapi ia tidak boleh meninggalkan tanggung jawab kepada republik.
Penulis :
Rikardus Kristian Sarang
Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
