Merauke, suryapapua.com– Setelah adanya efisiensi anggaran, banyak kegiatan pembangunan di Provinsi Papua Selatan tidak berjalan dan atau dilaksanakan.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Selatan 2023-2026 mengalami penurunan cukup signifikan,” ungkap Seksa Kainakaimu disela-sela evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah di usia tiga tahun di ruang rapat Lantai III Kantor Gubernur Papua Selatan, kemarin.
PAD, lanjut dia, terus ditingkatkan. Hanya saja tidak maksimal sehingga ketika transferan dana pusat mengalami penurunan, sangatlah berdampak.
Untuk diketahui, kegiatan evaluasi dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI serta pemerintah setempat.
Diakui, APBD Papua Selatan selain bersumber dari PAD, juga masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kami terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar kemampuan pembiayaan pembangunan semakin kuat dan ketergantungan terhadap transfer pusat, namun tidak maksimal,” ujarnya.
Dikatakan, dengan dukungan transfer dari pemerintah pusat, masih banyak program pembangunan dapat dilaksanakan, namun ketika kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan, ruang pemerintah daerah membiayai pembangunan juga semakin terbatas.
Sekda Kainakaimu merincikan, pada 2024– APBD Papua Selatan sekitar Rp1,7 triliun.
Lalu mengalami penurunan menjadi sekitar Rp1,2 triliun di 2025 dan pada tahun 2026 berada pada kisaran Rp920 miliar.
Penurunan itu, jelasnya, tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Berkurangnya kapasitas fiskal, berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar yang membutuhkan pembiayaan cukup besar.
Khusus tentang pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus), apabila dianalisa secara lebih mendalam, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dan pemanfaatan agar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Namun demikian, program-program harus dirancang dengan mekanisme jelas mulai dari perencanaan, penentuan sasaran penerima manfaat, pelaksanaan hingga pengawasan.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
