Merauke, Suryapapua.com– Badan Urusan Logistik (Bulog) Merauke menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah kepada 51.327 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Pendistribusian perdana yang berlansung kemarin itu, dilepas secara resmi oleh Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka didampingi Kepala Bulog Cabang Merauke, Firman Mando di gudang bulog setempat.
Dalam laporannya, Firman Mando mengatakan, untuk Provinsi Papua Selatan sebanyak 51.327 KPM yang tersebar di empat kabupaten yakni Merauke 20.293 KPM, Mappi 11.087, Boven Digoel 9.539 serta Asmat 10.408 KPM.
Penyaluran cadangan beras pemerintah, menurutnya, dilakukan tiga kali. Untuk pertama bulan Maret 2023 sebanyak 513.720 kg. Selanjutnya kontinyu dengan jumlah sama pada April dan Mei mendatang.
“Hari ini kita penyaluran perdana di Kelurahan Maro, Distrik Merauke sebanyak 524 KPM dengan jumlah beras 5 ton, 241 kg. Kami ditunjuk sebagai penyedia barang. Sedangkan tansportirnya PT Pos Indonesia,” ujarnya.
Diharapkan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten serta kepolisian agar bantuan beras tepat sasaran disalurkan.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam sambutannya meminta agar data penerima manfaat dipastikan dengan benar, supaya beras disalurkan tepat sasaran. Juga diperhatikan hal-hal teknis distribusi termasuk kendala-kendala di lapangan.
“Pengalaman saya waktu masih pegawai di Bappeda, kadang-kadang barang ini (penyaluran beras pemerintah) menjadi masalah. Jadi perlu dipastikan baik data penerima, karena tidak tertutup kemungkinan ada KPM yang sudah pindah domisili atau meninggal dunia. Nah ketika seperti itu, harus ada kebijakan apakah beras dibawa pulang atau bagaimana. Untuk bawa pulang butuh ongkos lagi,” katanya.
Kendala teknis lainnya yakni biaya tidak terduga yang dikeluarkan dalam proses pendistribusian. Misalnya biaya angkut dari tempat bongkar muat di pelabuhan ke titik distribusi (kantor distrik serta kantor kampung). Kendala angkut itu sering mengakibatkan beras terbengkalai di pelabuhan.
“Saya contohkan ketika dibawa sampai ke distrik-distrik terjauh, misalnya ke Kontuar, kapal minimal dari sini Rp60 juta. Sampai di sana buruh bongkar, perlu biaya lagi. Lalu setelah bongkar, masyarakat mereka biasanya pikul, lalu tuntut ongkos angkut. Ini juga harus diperhatikan,” terangnya.
Olehnya pembiayaan harus dihitung baik. Masalah-masalah kecil perlu diperhatikan. Jauh-jauh hari sudah ada keputusan. Supaya kepala distrik yang di sana sudah tahu rujukan apa yang diberikan ketika ada kendala di lapangan.
Bupati Mbaraka menambahkan, perlunya kesepakatan bersama antara Bulog, PT Pos, Pemprov Papua Selatan dan pemkab serta kepolisian guna menyiapkan kebijakan jika terjadi kendala-kendala di lapangan dengan tujuan penyaluran menjadi transparan dan benar-benar tepat sasaran.
“Selain itu juga pasti ada dampak sosial lain yang muncul dengan adanya bantuan ini seperti ada yang dapat dan ada yang tidak dapat. Masyarakat akan ribut, itu yang perlu kita antisipasi pelan-pelan. Olehnya data perlu dipastikan baik,” pintanya.
Sementara itu Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas beras di Merauke, ada tiga titik yang perlu diperhatikan yakni produksi, distribusi, dan pasar.
Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan pada sektor produksi antara lain ketersediaan lahan, pupuk, bibit, teknologi dan SDM terlatih.
Penulis : Yulianus Bwariat
Editor : Frans Kobun
