Merauke, Suryapapua.com– Ratusan buruh harian lepas yang bekerja di Pelabuhan Merauke Senin (3/10) melakukan aksi demonstrasi menuntut upah kerjanya sesuai perjanjian yang telah disepakati 2018 silam yakni Rp Rp 600.000 sekali bongkar kontainer.
Dari pantauan Surya Papua, aksi yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIT, sempat membuat arus kendaraan masuk dan keluar ke dalam pelabuhan menjadi terganggu. Karena pintu gerbang keluar masuk pelabuhan, dihalangi kelompok demonstran.
Mereka pun berteriak meminta apa yang sudah diputuskan, dijalankan atau dilaksanakan. Karena setiap hari aktivitas atau pekerjaan sebagai buruh lepas, terus berjalan.
Aris Tarkus Mofu, perwakilan para buruh mengaku upah tak sesuai perjanjian dan dalam beberapa tahun terakhir, hanya dibayarkan Rp 150.000.
“Kami merasa ditipu. Sesuai kesepakatan dan persetujuan yang ditandatangani beberapa tahun silam adalah Ri 600 ribu. Namun kenyataan di lapangan, berbanding terbalik. Dimana buruh hanya dihargai Rp 150.000. Itupun masih harus dibagi kepada 5-6 orang usai membongkar satu container,” katanya.
“Kami merasa tambah kecewa lagi, setelah terbitnya aturan baru tarif buruh harian lepas sebesar Rp150.000 untuk satu ret,” ujarnya.
Dia menjelaskan, untuk satu container, terdapat tiga ret. Satu ret dibayarkan Rp 150.000. Jadi kalau dikalikan tiga, maka hanya didapatkan Rp 450.000. Pertanyaannya adalah kemana sisa Rp 150.000 itu,” tanya Mofu.
“Saya minta perusahan tak boleh mengambil hak buruh lepas. Karena kami bukan karyawan tetap di perusahan bersangkutan,” pintanya.
Lalu, jelasnya, ketika buruh mengalami kecelakaan, tak ada perhatian dan atau tanggungjawab pihak perusahan.
Diakui persoalan dimaksud telah dilaporkan ke Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Merauke dan Dinas Tenaga Kerja setempat, hanya tak diresponi sampai sekarang.
“Bagi kami, Pemerintah Kabupaten Merauke terkesan menutup mata terhadap permasalahan yang sedang dialami dan dihadapi ratusan buruh lepas sekarang,” kritiknya.
Penulis: Yulianus Bwariat
Editor : Frans Kobun
