Merauke, Suryapapua.com– Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan, rakyat akan maju dan pada akhirnya sejahtera, lalu ekonomi juga bagus.
Daripada itu, tentu adat istiadat tak mungkin ditinggalkan. Dimana prinsip-prinsip adat istiadat tetap di junjung. Artinya bahwa keberadaan orang asli Papua (OAP) memiliki wewenang dalam mengelola pemerintahan, aset daerah dan tanah.
Demikian disampaikan Tandjung saat ditemui sejumlah wartawan, kemarin petang. Menurutnya, secara prinsip, setiap pasal pada undang-undang PPS, telah jadi dan disepakati bersama.
Hanya saja, jelas dia, dengan sisa waktu yang ada, panitia kerja (Panja) Komisi II DPR RI sudah langsung bertemu masyarakat mendengar aspirasi secara langsung.
Lebih lanjut Tandjung menjelaskan, proses RUU telah melewati beberapa tahapan. Komisi II DPR RI sudah mengajukan pengesahan RUU tiga provinsi untuk dimasukan dalam agenda rapat paripurna. Rencananya tanggal 30 Juni 2022. Jadi mohon doa restunya agar semua berjalan baik dan lancar.
Tandjung kembali menegaskan, munculnya ide pembahasan pemekaran Provinsi Papua Selatan sudah dari 20 tahun silam. Dengan adanya pembahasan otsus jilid II beberapa bulan lalu, tidak akan memakan waktu lama. Karena semua kesiapan terbentuknya PPS telah terpenuhi.
Jadi, jelasnya, sekarang tinggal pematangan akhir sampai pada pengesahan secara hukum dan politik agar menjadi undang-undang yang diatur dalam peraturan perundang untuk pembentukan sebuah provinsi.
Penulis : Yulianus Bwariat
Editor :Frans Kobun
