21 November, Dua Puluh Lima Tahun Otsus Papua dan Janji Politik yang Belum Selesai

Opini74 views

PADA 21 November 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Di atas kertas, hari itu adalah kemenangan akal politik. Papua diberi kewenangan pemerintahan yang lebih luas, ruang pengakuan bagi masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua, pembagian penerimaan sumber daya alam, dana khusus serta janji perlindungan hak asasi manusia.

Tetapi sebuah undang-undang tidak otomatis menjadi kesepakatan. Ia harus terlebih dahulu dipercaya oleh mereka yang hendak diaturnya.

Karena itu, 21 November sebaiknya tidak dikenang hanya sebagai seremoni penandatanganan.

Ia adalah tanggal lahir sebuah kontrak politik yang sejak awal mengandung dua wajah: menawarkan pengakuan, tetapi juga mempertahankan kendali; menjanjikan kesejahteraan, tetapi belum menyelesaikan soal sejarah, identitas dan legitimasi.

Otonomi Khusus Papua lahir dari keterbukaan Reformasi, namun juga dari kecemasan Jakarta terhadap tuntutan kemerdekaan. Di antara dua kutub itulah janji Otsus dirumuskan.

Pada 21 November 2026, undang-undang itu genap berusia dua puluh lima tahun.

Seperempat abad cukup panjang untuk bertanya apakah janji itu pernah benar-benar menjadi milik bersama.

Menuju tanggal itu berarti dua hal: menelusuri kembali jalan yang mengantar Papua ke 2001, lalu menimbang apa yang terjadi sesudahnya.

Jalan menuju 2001 dimulai ketika rezim Orde Baru runtuh pada 1998. Ruang politik terbuka.

Orang Papua menyampaikan kembali pengalaman marginalisasi, kekerasan, ketimpangan pembangunan dan perbedaan pandangan mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Indonesia.

Pada 26 Februari 1999, Tim 100 Tokoh Papua bertemu Presiden B.J. Habibie.

Alih-alih meminta tambahan kewenangan administratif, mereka menyampaikan aspirasi politik yang jauh lebih mendasar, termasuk keinginan untuk merdeka.

Pada 2000, Musyawarah Besar Papua dan Kongres Rakyat Papua II memperlihatkan bahwa suara politik Papua tidak tunggal, tetapi tuntutan pengakuan dan peninjauan kembali hubungan dengan Jakarta menguat.

Di tingkat pusat, TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN memerintahkan penetapan Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setahun kemudian, TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 merekomendasikan pembentukan undang-undang Otsus dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah.

Mandat itu penting, sebab ia menempatkan Otsus jawaban politik terhadap masalah Papua.

Namun di sinilah persoalan pertama muncul. Apakah Otsus merupakan hasil dialog politik yang disepakati atau keputusan negara yang dirancang untuk meredam konflik?

Pertanyaan ini tidak hendak menghapus arti penting UU Nomor 21 Tahun 2001.

Undang-undang itu membawa terobosan: ia mengakui masyarakat adat dan hak ulayat, memberi ruang bagi identitas kultural, membentuk Majelis Rakyat Papua, menjanjikan keterwakilan orang asli Papua, serta memasukkan mandat Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Konsideransnya bahkan mengakui bahwa pemerintahan dan pembangunan sebelumnya belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum dan penghormatan HAM di Papua.

Akan tetapi, legalitas tidak sama dengan legitimasi. Legalitas menjawab apakah sebuah undang-undang disahkan melalui prosedur yang sah.

Legitimasi bertanya apakah mereka yang diatur merasa ikut memiliki proses dan hasilnya.

Dalam kajian Muridan S. Widjojo dan Aisah Putri Budiatri (2012), persoalan Otsus justru berakar pada lemahnya legitimasi dan kemauan politik.

Mereka menilai UU No. 21 Tahun 2001 memiliki kekurangan sejak dirancang dan disahkan.

Otsus tidak menghasilkan kemajuan berarti dalam ranah politik dan sosial-ekonomi, sementara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten gagal mengalihkan konflik menjadi agenda kesejahteraan.

Dalam kesimpulan yang tajam, Otsus bukan menjadi penengah konflik Papua melainkan ikut menjadi bagian dari konflik itu sendiri.

Riris Katharina (2017) sampai pada kritik yang sejalan melalui penelitian tentang perumusan kebijakan Otsus.

Dia menilai proses tersebut belum memenuhi prinsip kebijakan deliberatif.

Tim pengkaji memang dibentuk, konsultasi memang dilakukan, tetapi partisipasi itu lebih menyerupai pseudo-participation, partisipasi semu.

DPR lebih banyak berhadapan dengan tim yang menyusun rancangan, bukan dengan forum yang mempertemukan seluruh spektrum aspirasi Papua.

Kelompok yang menuntut kemerdekaan tidak memperoleh ruang yang setara.

Negara berhasil membuat undang-undang tentang Papua, tetapi belum berhasil membuat undang-undang yang dirasakan sebagai hasil kesepakatan bersama orang Papua.

Perubahan kepemimpinan nasional ikut membentuk watak Otsus. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, negara sempat membuka ruang yang lebih akomodatif: nama Papua dipulihkan, simbol kultural lebih mungkin tampil dan dialog tampak memiliki tempat.

Tetapi keterbukaan itu tidak bertahan sebagai proses politik yang mapan.

Ketika Wahid jatuh dan Megawati menggantikannya, agenda Otsus bergerak dalam suasana yang lebih keras.

Pemerintah ingin menawarkan jalan politik, tetapi pada saat yang sama ingin memastikan bahwa jalan itu tidak membuka kemungkinan perubahan status Papua.

Otsus akhirnya menjadi jalan tengah yang dirancang dari atas tetapi cukup terkendali untuk menjaga batas-batas yang ditetapkan negara.

Di situlah perbedaan antara Otsus sebagai hukum dan Otsus sebagai pengalaman politik menjadi penting.

Di dalam teks undang-undang, Papua memperoleh kewenangan khusus.

Dalam pengalaman sebagian masyarakat, kewenangan itu berhadapan dengan birokrasi pusat, pemekaran wilayah, operasi keamanan dan lemahnya pelaksanaan pasal-pasal mengenai HAM serta rekonsiliasi.

Jarak antara norma dan pengalaman ini bukan hanya masalah teknis.

Ia menentukan apakah Otsus dipandang sebagai alat pemberdayaan atau sebagai bentuk baru pengaturan dari luar.

Sebuah kontrak politik baru bermakna bila pemegang haknya merasakan bahwa janji itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari.

Kelemahan tersebut menjelaskan mengapa dana dan kewenangan tidak otomatis memulihkan kepercayaan.

Konflik Papua bukan hanya perkara jalan, sekolah, rumah sakit atau pembagian penerimaan sumber daya alam. Yang terutama adalah soal siapa yang berhak menceritakan sejarah, siapa yang diakui sebagai pemilik tanah, siapa yang menentukan masa depan dan bagaimana negara memperlakukan korban kekerasan.

Aisah Putri Budiatri (2017) menunjukkan bahwa dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan tidak selesai setelah Otsus diberlakukan. Bahkan, dikotomi itu dapat semakin tajam.

Karena itu, narasi tentang Otsus tidak boleh terjebak pada pilihan biner antara berhasil dan gagal.

Otsus memberi perangkat hukum yang sebelumnya tidak tersedia, tetapi perangkat itu tidak selalu dijalankan sesuai semangatnya.

MRP, pengakuan adat, pembagian penerimaan dan mandat penyelesaian HAM menunjukkan bahwa negara pernah mengakui adanya persoalan khusus di Papua.

Pada saat yang sama, pelaksanaan yang tersendat membuat pengakuan itu tampak simbolik.

Kontradiksi inilah yang perlu dipertahankan: Otsus bukan ruang kosong, tetapi juga bukan jawaban tuntas. Ia adalah arena tempat negara dan masyarakat Papua terus memperdebatkan arti keadilan, kewenangan dan masa depan bersama.

Dua puluh lima tahun kemudian, kontradiksi itu belum mereda. UU Nomor  21 Tahun 2001 diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2021.

Dana Otsus diperpanjang hingga 2041 dengan besaran 2,25 persen dari plafon dana alokasi umum nasional dan pada 2022 pemekaran melahirkan Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, disusul Papua Barat Daya.

Perubahan itu menambah instrumen, tetapi pertanyaan lama tetap menunggu jawaban: apakah perubahan dirundingkan bersama orang Papua atau diputuskan dari pusat?

Kritik yang menyertai revisi dan pemekaran itu, bahwa keputusan kembali bertumpu pada pusat, menunjukkan bahwa soal legitimasi belum selesai. Ia hanya berpindah dari naskah lama ke naskah baru.

Di titik ini, Papua Road Map yang disusun tim LIPI menawarkan paradigma yang lebih menjanjikan.

Muridan Widjojo dan timnya (2009) mendorong pergeseran dari pendekatan keamanan menuju pendekatan keadilan.

Mereka merumuskan empat agenda: pengakuan, pembangunan, dialog dan rekonsiliasi.

Pengakuan berarti menerima orang asli Papua sebagai pemilik tradisional tanah dan mengakui pengalaman marginalisasi.

Pembangunan berarti memastikan manfaat ekonomi dan pelayanan publik sungguh-sungguh menjangkau masyarakat Papua.

Dialog berarti mempertemukan pihak-pihak yang berbeda, bukan hanya mengundang mereka untuk mendengar keputusan yang telah jadi.

Rekonsiliasi berarti membuka kebenaran tentang kekerasan masa lalu dan memulihkan martabat korban.

Empat agenda itu dapat menjadi ukuran untuk membaca kembali 21 November 2001.

Bila Otsus hanya diukur dari besarnya anggaran, jumlah peraturan, atau banyaknya proyek, kita akan kehilangan inti persoalan.

Keberhasilan Otsus juga harus diukur dari tumbuhnya rasa memiliki. Apakah orang Papua merasa diakui sebagai subjek politik? Apakah masyarakat adat memperoleh perlindungan nyata? Apakah korban mendapat kebenaran dan keadilan?

Apakah pemerintah bersedia berdialog dengan kelompok yang berbeda pandangan, termasuk mereka yang sejak awal tidak menerima Otsus, bahkan yang pro kemerdekaan?

Mengenang 21 November 2001 perlu ditempatkan secara jujur: sebagai hari ketika negara menawarkan jalan tengah, tetapi belum sepenuhnya membangun meja perundingan yang dapat diduduki semua pihak.

Otsus adalah upaya besar, tetapi upaya yang lahir dengan cacat legitimasi dan kemudian dibebani masalah pelaksanaan.

Menuju 21 November berarti kembali kepada janji yang belum selesai.

Papua membutuhkan negara yang bersedia mendengar, mengakui, dan berdialog. Sebab sebuah undang-undang tentang Papua tidak akan pernah cukup jika Papua sendiri tidak merasa ikut memilikinya dan jalan menuju keadilan dibangun di atas pengakuan itu.

Penulis:

Laurensius Minipko

Inteletual Muyu-Mandobo

Berdomisili di Timika

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *