Merauke, Suryapapua.com– Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Merauke melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS).
RDP tersebut tidak lain menyikapi keresahan orang asli Papua terkait proyek strategis nasional (PSN) yang merupakan program pemerintah pusat dan kini tengah melakukan aktivitas pembabatan hutan rakyat di kampung-kampung dalam wilayah Kabupaten Merauke.
Kepada sejumlah wartawan usai RDP Selasa (07/10/2025), Ketua PMKRI Cabang Merauke, Kristianus Samkakai mengungkapkan, kedatangan mereka lantaran keresahan masyarakat seputar PSN.
“Kami melihat dinamika penolakan dari masyarakat. Sehingga datang mempertanyakan lebih lanjut sikap MRPS. Karena dalam amanat UU Otsus, segala hal yang terjadi , boleh ditanggapi lembaga dimaksud,” ungkapnya.
Setelah mendengar berbagai penyampaikan pimpinan maupun anggota, ternyata program PSN tidak melalui lembaga MRPS.
“Kami bersama pengurus PMKRI Pusat akan menindaklanjuti apa yang dicanangkan pemerintah tersebut,” tegasnya.
PMKRI, demikian Samkakai, tidak anti pembangunan, tetapi harus melalui proses dialog bersama semua komponen terkait, termasuk masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.
Investasi Harus Jelas
Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS), Damianus Katayu mengungkapkan, PMKRI menyampaikan persoalan tentang PSN, juga menawarkan solusi.
Salah satunya adalah ekonomi kerakyatan. Mereka mmeminta 2 juta hektar jangan semua di Merauke, tetapi dibagi ke provinsi lain di Indonesia.
Bagi Katayu, investasi penting tetapi harus pro serta menguntungkan rakyat. Karena pada hakekatnya investasi untuk kesejahteraan.
Jadi, investas itu dikonkretkan seperti apa kepada orang asli Papua. Kalau bicara kesejahteraan tetapi masing di awing-awang, itu sama saja tak jelas. Harus jelas—OAP dapat apa dari sebuah investasi.
Mestinya, jelas dia, sebelum investasi, perlu duduk dan bicara baik. Sehingga dikalkulasi berapa persen didapatkan OAP dan berapa untuk investor.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
