Merauke, Suryapapua.com– Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Peduli Nasib Anak Negeri Papua Selatan menggeruduk Gedung Negara (Kantor Gubernur Papua Selatan) sehubungan penerimaan 256 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didominasi orang luar.
Dari pantauan Surya Papua Rabu (23/10/2024), kedatangan puluhan orang itu dengan membentangkan spanduk yang berisi kecaman kepada Mantan Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo yang kini Calon Gubernur Papua Selatan berpasangan dengan Paskalis Imadawa.
Setelah beberapa saat berdiri di depan pagar, puluhan masyarakat diperkenankan masuk ke Gedung Negara sekaligus berdialog dengan Penjabat Sekda Papua Selatan, Madaremmeng.
Sebelum dilakukan dialog, penanggung aksi demonstrsi, Markus Tabo Kawakuot membacakan sejumlah point penting.
Sejumlah point penting tersebut diantaranya, kebijakan Apolo Safanpo ketika menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan baik terkait penempatan pejabat termasuk kebijakan menerima 256 ASN dari Jayapura serta daerah lain, sama sekali tidak berpihak kepada anak negeri Papua Selatan.
Berikutnya, lanjut Markus, kebijakan menerima 256 ASN dari Jayapura sangat merugikan anak-anak negeri Papua Selatan yang masih banyak menganggur.
Seharusnya, ketika dengan kewenangan saat itu, Apolo Safanpo harus menolak dan menambah kuota ASN di Papua Selatan sebagai bentuk keberpihakan anak-anak negeri.
“Kami juga meminta Apolo Safanpo agar tidak melakukan pembelaan diri di media sosial yang hanya merupakan bentuk pembohongan publik,” tegasnya.
“Bagi kami anak negeri Papua Selatan sudah sangat mengerti dan paham dengan politik pencitraan,” jelasnya.
Markus meminta Penjabat Gubernur Papua Selatan yang sekarang tetap konsisten mewujudkan 80 persen anak negeri Papua Selatan yang akan lulus CPNS formasi 1.000 di tahun 2024.
“Sekali lagi ini murni gerakan hati sebagai tanggungjawab moril kepada anak cucu kami pewaris negeri Papua Selatan,” ujarnya.
“Kami tak terkait kepentingan politik hari ini. Tugas kami hanya mengawal pemerintahan Papua Selatan yang akan diurus kedepan oleh anak negeri di tanah ini,” katanya.
Menanggapi itu, Penjabat Sekda Papua Selatan, Madaremmeng menjelaskan, sehubungan 256 ASN tersebut, menjadi bagian yang diterima Pemrov Papua sebanyak 20.000.
Setelah adanya daerah otonom baru (DOB) termasuk Provinsi Papua Selatan, disampaikan ke pemerintah pusat lalu dikeluarkan kebijakan.
“Memang kami diminta menerima 256 ASN dari luar tesebut, namun awalnya kami menolak. Lama juga tidak memroses, namun kembali ditegur pusat sehingga akhirnya diproses,” ungkapnya.
Tetapi, jelas Madaremmeng, ada kompensasi 256 ASN diterima, tetapi harus diberikan alokasi pegawai 1.000 orang.
“Jadi kita melakukan bargaining menerima 256 ASN, tetapi ada alokasi prnerimaan CPNS 1.000 orang untuk Pemrov Papua Selatan,” ujarnya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
