Wamena, Suryapapua.com– Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) berkomitmen memperjuangkan hak-hak anak Indonesia, khususnya pendidikan layak dan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Ketua PP PMKRI, Susana Florika Marianti Kandaimu dalam rilisnya yang diterima suryapapua.com Jumat (21/11/2025) saat kunjungannya ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan—bertepatan dengan peringatan Hari Anak Sedunia 20 November.
Pendidikan, demikian Susana, merupakan hak fundamental setiap anak yang dijamin konstitusi dan konvensi internasional.
Hanya saja realitas menunjukkan bahwa, masih banyak anak Indonesia, terutama di daerah terpencil—-tertinggal, belum mendapatkan akses pendidikan memadai.
Kesenjangan fasilitas, keterbatasan tenaga pendidik dan minimnya sarana pembelajaran menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.
“Sebagai bentuk kepedulian, baru-baru ini saya berkunjung ke Lembah Baliem—Papua sekaligus berdialog secara langung bersama anak-anak disana,” ungkap Susana.
Dalam kunjungan itu, Susana juga membagikan alat peraga belajar baca tulis kepada anak-anak Papua.
Kegiatan dimaksud merupakan wujud nyata dari komitmen PMKRI untuk berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah terpencil Indonesia.
“Kami melihat sendiri semangat anak-anak di Lembah Baliem untuk belajar. Namun, keterbatasan alat peraga dan media pembelajaran menjadi hambatan,” kata dia.
“Ya, melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif,” tandasnya.
Dalam kunjungannya, Susana membangun dialog bersama masyarakat lokal, tenaga pendidik serta pemerintah setempat terkait upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan di Papua.
Baginya, Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud jika generasi anak-anak saat ini mendapatkan pendidikan berkualitas, inklusif dan merata di seluruh pelosok tanah air.
Susana mengajak seluruh stakeholder baik pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama meningkatkan alokasi dan efektivitas anggaran pendidikan, khususnya daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).
Selain itu, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai ujung tombak pendidikan.
Berikutnya, mengembangkan kurikulum kontekstual dengan kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
Lalu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
