Merauke, Suryapapua.com– Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, Elias Mite mengungkapkan, puluhan kendaraan dinas (roda empat) ditarik dari para pensiunan, mantan pejabat maupun pejabat yang telah pindah ke Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
Kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, kemarin, Elias Mite mengungkapkan, jumlah kendaraan roda empat yang ditarik sampai sekarang berkisar antara 20-25 unit.
“Penarikan puluhan kendaraan dinas, mengacu kepada aturan yang berlaku. Itu bukan inisiatif atau kemauan dari saya,” tegasnya.
Penarikan puluhan kendaraan, tidak dilakukan serta merta secara mendadak dari para pensiunan maupun mantan pejabat serta pejabat lain yang pindah ke provinsi atau kabupaten lain.
“Kami lakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu yakni menelpon sekaligus mengirim surat dan bertemu secara langsung. Setelah itu baru tim turun melakukan penertiban,” jelasnya.
“Jujur saja ketika melakukan penertiban kendaraan dinas, saya-pun serba salah. Karena para pensiunan maupun semua mantan pejabat, saya kenal baik. Tetapi mau bagaimana. Ini aturan yang harus saya jalankan, karena terus dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkapnya.
Lebih lanjut Mite menjelaskan, sesuai surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengamanan penertiban aset, Pemkab Merauke membentuk tim penertiban yang didalamnya diisi BPKAD, Satpol PP, Badan Pengelola Perbatasan, Kejaksaana Negeri serta Kepolisian Resort (Polres) Merauke.
Dalam beberapa hari kedepan, menurutnya, akan ada penarikan lagi 5-6 kendaraan roda empat yang masih berada di tangan mantan pejabat serta pensiunan.
“Ada satu-dua mobil tidak bisa digunakan lagi dan sekarang di bengkel, tetapi tetap akan diambil untuk dilelang,” katanya.
Diakui Mite kalau sampai sekarang, masih banyak kendaraan dinas yang harus ditertibkan.
“Kita sedikit kesulitan melacak, karena ada aset dilimpahkan dari pemerintah pusat ke daerah, tidak tahu prosedurnya, sehingga kami tidak mencatat. Itu juga telah kami sampaikan saat pertemuan dengan KPK beberapa waktu lalu, tetapi akan ditindaklanjuti Kemendagri sebagai leading sektor,” ujarnya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
