MENYEBUT nama Obeth Rumetna, Bakal Calon Bupati Merauke, tidak asing lagi bagi masyarakat akar rumput, terutama petani di lokasi eks transmigrasi. Mengapa? Karena hasil karya tangannya, masih membekas dan terus diingat sampai sekarang.
Ketika mendharmabaktikan dirinya di Satker hingga menempati posisi sebagai Kepala Satuan kerja SNVT PJPA Papua- Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, berbagai program nyata telah dibuat dan atau dilakukan.
Sebut saja seperti irigasi rawa, jalan inspeksi dan lain-lain. Rupanya ‘buah tangan’ yang ditinggalkan Obeth Rumetna, masih terus diingat di ‘otak kecil’ masyarakat, terutama petani.
Terbukti, saat bergerak dari satu kampung ke kampung lain memperkenalkan diri maju menjadi Calon Bupati Merauke serta menyampaikan berbagai visi-misi yang akan dijalankan, diterima dengan ‘sepuluh jari’ oleh petani.
Lalu saat dialog berlangsung, yang dikeluhkan petani adalah banyaknya saluran irigasi tidak berfungsi baik, padahal di zamannya memimpin, semua berfungsi normal, sehingga dalam setahun, petani bisa menanam dua sampai tiga kali, karena cadangan air mencukupi.
Saat bincang-bincang dengan Surya Papua di secretariat pemenangan, Bakal Calon Bupati Merauke, Obeth Rumetna mengungkapkan, berbicara tentang saluran irigasi di Kabupaten Merauke, 90 persen sumber anggaran adalah dari APBN.
Sejak 2009-2017 bekerja di Satuan kerja (Satker) SNVT PJPA Papua- Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, komunikasi serta lobi terus dibangun di kementerian terkait di Jakarta, sehingga anggaran-pun terus dikucurkan.
Dengan anggaran yang terus dikucurkan, saluran-saluran irigasi tak henti-hentinya direhab dan atau diperbaiki. Sehingga petani pun tidak kesulitan saat menyambut musim tanam.
“Saat dilakukan rehab saluran irigasi secara terus menerus, petani bisa menanam hingga tiga kali. Itu karena air terus tersedia,” ungkapnya.
Ketika dirinya sudah pensiun dan kontinyu menemui petani di kampung-kampung, terutama di lokasi eks transmigrasi, mereka mengeluh, lantaran banyak saluran irigasi tidak direhab, sehingga terjadi sedimentasi.
“Jujur, saya tidak tahu kenapa sekarang, padahal sudah ada balai di Kabupaten Merauke jika dibandingkan zamannya saya masih Satker. Ya, meskipun balai-nya ketika itu di Jayapura, tetapi pagu dana yang tersedia hampir mencapai Rp500 milyar untuk satu PPK jika dibandingkan sekarang dengan nilai nominal tidak seperti dulu. Padahal sekali lagi statusnya sudah balai,” ungkapnya.
Lalu, demikian Rumetna, ketika dulu memimpin Satker, bisa bekerja sampai Bade, Kabupaten Mappi dan Boven Digoel. “Nah, mestinya dengan balai di Kabupaten Merauke, harus menjangkau kabupaten di Selatan Papua,” katanya.
Dari pengakuan dan penuturan petani, lanjut Rumetna, daya tampung air di saluran irigasi, tidak bisa diharapkan lagi. “Ini juga butuh perhatian dan peran besar dari seorang bupati,” ujarnya.
Dikatakan, apabila pekerjaan seperti saluran irigasi dan lain-lain adalah anggaran yang bersumber dari APBN, panggil pihak terkait untuk ditanyakan kenapa tidak direnovasi? Disitulah dicarikan solusi penyelesaian.
“Kenapa demikian, agar cepat diambil langkah eksekusi perbaikan, sehingga tidak terus menerus dikeluhkan petani,” pintanya.
Hal lain dikeluhkan petani saat berkunjung ke kampung-kampung adalah banyaknya jalan usaha tani rusak.
Ketika dulu memimpin Satker, ada jalan inspeksi yang merupakan nomen-klaturnya PU dan menjadi tanggungjawab PU. Sedangkan jalan usaha tani adalah nomen-klaturnya Pertanian dan menjadi tanggungjawab Pertanian.
“Jadi jalan inspeksi bukan berubah nama menjadi jalan usaha tani, tetapi jalan inspeksi digunakan oleh petani sebagai jalan usaha tani,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rumetna mengungkapkan, saat Romanus Mbaraka menjabat Bupati Merauke periode 2011-2016, koordinasi serta komunikasi kontinyu dilakukan.
“Ketika komunukasi dibangun baik, saya buat program dan mengetahui bupati sekaligus ditandatangani. Surat bupati itu saya bawa dan serahkan ke pusat, diresponi positif. Karena ada kerjasama antara kementerian dengan Pemkab Merauke, sehingga dana keluar cepat,” katanya.
Berbicara tentang infrastruktur terutama jalan, masih menurut Rumetna, sekarang ini masyarakat berteriak dimana-mana. Karena kondisi jalan rusat parah.
“Banyak ruas jalan rusak parah seperti ke Distrik Naukenjerai, Kurik, Jagebob serta beberapa tempat lain. Ya, saya bicara karena sudah ke sejumlah pelosok kampung dan mengetahui serta mengalami parahnya ruas jalan di berbagai tempat,” tegasnya.
Jika Pemerintah Kabupaten Merauke tak menyanggupi untuk bekerja, lantaran keterbatasan anggaran, bisa dikerjakan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN pusat mapun provinsi.
“Ya, saya bekerja di Satker, lalu anggaran yang digelontorkan untuk berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Merauke bersumber dari APBN, sehingga mengetahui dan memahami. Jadi ketika seorang bupati memberikan tanggungjawab kepada kementerian terkait, tentu infrastruktur jalan bisa dikerjakan,” ungkapnya.
Rumetna mengatakan, sebagai komitmennya ketika terpilih menjadi Bupati Merauke periode 2025-2029, ruas jalan yang bisa diserahkan ke APBN, dapat dikomunikasikan bersama kementerian terkait, agar dilakukan perbaikan.
“Itu karena dana di kabupaten tidak mencukupi untuk pembiayaan pengerjaan infrastuktur jalan,” jelasnya.
Semua itu bisa berjalan sesuai harapan mana-kala komunikasi bersama kementerian terkait dibangun kontinyu.
“Nah, kalau jalan diambilalih dengan sumber angggaran dari APBN, maka dana APBD Kabupaten Merauke dimanfaatkan untuk pembangunan lain seperti membangun usaha ekonomi rakyat, home industri, jalan usaha tani dan lain-lain. (Bersambung)
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
