Merauke, Suryapapua.com– “Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke ini dulunya seperti pasar. Betapa tidak, para guru bukannya menghabiskan waktu di kampung bersamaa anak didik, malah lebih banyak di kota. Lalu tiap hari datang di dinas, tanpa ada urusan jelas.”
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Stefanus Kapasiang saat ditemui Surya Papua diruang kerjanya, kemarin. Menurutnya, setelah dipercayakan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka ‘menahkodai’ dinas ini, salah satu komitmennya adalah menertibkan para guru.
Dimana, lanjut dia, tak ada guru yang saban hari datang di kantor dinas. Sementara tugas pokoknya diabaikan begitu saja dan anak didik ditelantarkan di kampung.
Dikatakan, pihaknya telah berkoordinasi juga dengan Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) untuk guru yayasan yang bertugas di kampung-kampung.
“Kalau hendak ke kota untuk urusan di dinas, harus membawa rekomendasi atau surat yang ditandatangani pastor paroki setempat, kepala kampung dan juga kepala distrik. Lalu berapa lama di kota,” ungkapnya.
Sedangkan bagi guru negeri, lanjut Kapasiang, membawa surat yang ditandatangani kepala kampung serta kepala distrik. Sepanjang tak ada surat itu, jangan pernah berharap akan dilayani pejabat di dinas.
Hal lain yang menjadi penegasan khusus adalah uang lauk pauk (ULP) dipastikan tidak dibayar ful, apabila guru bersangkutan tak berada di tempat tugas. “Meskipun paraf daftar absensi kehadiran selalu di tempat tugas, tetapi pasti kami kros cek di kampung, sekaligus memastikan,” tegasnya.
Begitu juga tunjangan yang akan didapatkan, dipastikan dipotong, apabila guru itu lebih banyak di kota, tanpa mempunyai beban dan taanggungjawab terhadap anak didiknya di kampung.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
