Merauke, Suryapapua.com– Usai melakukan pertemuan bersama ratusan tenaga kesehatan (Nakes) dan karyawan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat, Kamis (5/1/2013), Bupati Merauke, Romanus Mbaraka memberikan keterangan resmi kepada sejumlah ‘kuli tinta’ (jurnalis).
Dalam keterangannya, Bupati Mbaraka menjelaskan, sehubungan dengan BPJS ketenagakerjaan maupun insentif jasa medis lain, dananya telah tersedia. Hanya saja, akan dibayarkan setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu.
“Saat ini masih audit internal Inspektorat. Bulan depan baru oleh BPK Perwakilan Papua. Jika sudah, maka apa yang menjadi hak nakes maupun karyawan pasti dibayarkan,” ujarnya.
Khusus berkaitan dengan insentif covid-19 2021, demikian Bupati Mbaraka, menjadi persoalan adalah ketika dilakukan pembahasan anggaran 2020 silam, tidak dimasukan anggaran untuk nakes maupun karyawan di RSUD Merauke.
“Pembahasan saat itu, saya belum menjabat sebagai Bupati Merauke. Kan kami baru dilantik 2021,” jelasnya.
Namun demikian, menurut Bupati Mbaraka, pihaknya akan melakukan evaluasi dan mengecek satu persatu kembali terlebih dahulu.
Lalu berkaitan dengan KPS, jelasnya, tergantung dari dana otonomi khusus (otsus). “Nah begitu kita pemekaran, dana otsus dibagi ke kabupaten. Sedangkan Pemerintahan Provinsi Papua Selatan baru dan belum berjalan efektif terutama dalam penganggaran,” katanya.
Hal lain disampaikan Bupati Mbaraka terkait teknis managemen bersama seluruh staf di RSUD Merauke. Harusnya semua duduk bersama, tak boleh jalan sendiri. Sehingga pengelolaan rumah sakit terutama dalam administarsi berjalan normal.
Berikutnya adalah keluhan nakes maupun karyawan tentang fasilitas pendukung di ruangan atau bangsal masing-masing. “Ya, nanti kita list satu persatu dan akan diselesaikan secara perlahan-lahan,” ujarnya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
