Merauke, Suryapapua.com– Perjalanannya ke Jakarta membangun komunikasi dengan berbagai pihak mulai dari kementerian-kementerian maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, selalu membuahkan hasil.
Selain karena ‘jam terbang’ yang dimiliki, juga hubungan emosional dengan para pejabat di Jakarta. Sehingga tidak mengherankan ketika menemui para menteri maupun pejabat lain, ibarat seperti jalan tol, tanpa hambatan.
Selain itu, karena kepolosan dan ketulusan hatinya paling dalam ingin agar rakyatnya tidak susah atau menderita berkepanjangan. Sehingga berbagai cara dan atau jalan pasti dilakukan.
Itulah Romanus Mbaraka, Bupati Merauke. Untuk diketahui, beberapa hari lalu, ia (Romanus Mbaraka;red) didampingi beberapa kepala dinas, berdialog dengan Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak Tanah dan Gas Bumi (BPH-Migas), Sentot Harijady Bradjanto di kantornya.
Dari dialog yang dilakukan, akhirnya berbuah manis. Dimana dipastikan akan ada penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi Kabupaten Merauke.
Kepada sejumlah wartawan, kemarin, Bupati Mbaraka menjelaskan, dalam diskusi bersama Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak Tanah dan Gas Bumi (BPH-Migas), Sentot Harijady Bradjanto, dirinya menyampaikan kalau Merauke telah menjadi ibukota provinsi.
Lalu, dalam setahun terakhir, terjadi penambahan penduduk mencapai 5.000 jiwa sesuai laporan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Merauke, Regina Kanisopa.
Dengan demikian, tentu terjadi penambahan kendaraan, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Selain itu, aktivitas investasi juga jalan. Lalu Merauke menjadi daerah transit tiga kabupaten di Papua Selatan.
Dari eksisting yang ada, menurut Bupati Mbaraka, Merauke mengalami kekurangan BBM. Sehingga pihaknya meminta kepada BP Migas agar dialokasikan penambahan baik solar maupun premium.
“Saya juga meminta kepada Pak Direktur BPH Migas agar memperhatikan solar subsidi. Kalau boleh, managemen dapat diatur baik. Karena masih ada eror dari pom bensin hingga tingkat pengecer,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati Mbaraka menjelaskan, surat untuk penambahan BBM sudah masuk di BP Migas. Biasanya BP Migas akan memutuskan setelah semua input data masuk dari seluruh Indonnesia tentang kuota setiap kabupaten/kota.
“Ya, Desember ini (bulan depan) sudah diputuskan ada penambahan kuota BBM. Karena kita bicara agak detail,” jelasnya.
Ditambahkan, persoalan tentang solar subsidi juga kurang, sehingga hampir setiap hari terjadi antrian kendaraan di SPBU baik dalam wilayah kota maupun pinggiran.
“Kami mengusulkan agar kalau bisa diatur dengan sistem barkot, namun oleh direktur, ada mekanisme dari BP Migas yang telah mengatur,” jelasnya.
Ditanya berapa usulan penambahan kuota BBM, Bupati Mbaraka mengaku lupa datanya. “Nanti saya lihat kembali dulu baru memberikan informasi lagi,” ungkapnya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
