Merauke, Suryapapua.com– Bertempat di ruang rapat Bappeda Litbang, Rabu (7/6), berlangsung rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dalam rangka reviuw dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) tahun 2023-2025.
Rapat koordinasi itu, dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan dengan dihadiri perwakilan pejabat dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD), perbankan, investor, akademisi, perwakilan jurnalis serta beberapa satekolder terkait lain.
Dalam sambutannya, Wabup mengatakan, berbicara tentang kemiskinan, perlu keterlibatan semua stakeholder untuk duduk diskusi sekaligus mencari jalan keluar, tidak hanya menjadi tugas serta tanggungjawab pemerintah.
“Saya minta semua perwakilan yang hadir termasuk pejabat dari setiap OPD agar membeberkan data tentang kemiskinan, sekaligus dibahas serta didiskusikan,” pintanya.
Lebih lanjut Wabup mengungkapkan, rapat koordinasi ini, merupakan kesempatan yang paling tepat untuk bahas s angka kemiskinan di Kabupaten Merauke.
“Perwakilan pejabat dari setiap dinas, juga utusan perusahan, perbankan dan lain-lain, agar membeberkan dan atau melaporkan tentang data kemiskinan yang dimiliki. Jadi tidak hanya dinas tertentu, tetapi semua,” pintanya.
Ditambahkan, perlunya juga sinergitas antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam membahas sekaligus mencari solusi, sehubungan dengan jumlah angka kemiskinan.
Bangun Sinergitas
Sementara Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Merauke, Samuele Rino Tahiya mengungkapkan, perlunya sinergitas bersama dengan sejumlah stakeholder mulai dari OPD di lingkungan pemerintah setempat, perbankan, badan usaha milik daerah (BUMD), investor, akademisi, jurnalis dan lain-lain guna berdiskusi sehubungan penanggulangan kemiskinan.
“Hari ini kami mengundang sejumlah komponen untuk berdiskusi secara bersama-sama,” jelasnya.
Khusus di Kabupaten Merauke, demikian Samuele, telah terbentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.
Berbicara tentang penghapusan kemiskinan, menurutnya, bisa dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran, juga peningkatan pendapatan masyarakat dan lain-lain.
“Prinsipnya, penghapusan kemiskinan harus tepat sasaran, lalu terus dibangun keterpaduan serta sinergitas dengan semua komponen baik pemerintah maupun swasta,” jelasnya.
Samuele mengaku, penurunan angka kemiskinan tak hanya bergantung kepada anggaran pemerintah, tetapi juga program lain seperti CSR yang perlu dijalankan kontinyu oleh setiap perusahan dan unsur swasta lain.
“Saya juga perlu mengingatkan mulai dari tingkat kabupaten, distrik, kelurahan hingga kampung perlu ada pemahaman yang baik dan benar sehubungan penanggulangan kemiskinan ekstrem,” pintanya.
Dia mengaku, Khusus data kemiskinan di Kabupaten Merauke, dalam lima tahun terakhir hingga 2021, penduduk miskin mencapai 10,16 persen dari jumlah penduduk.
Untuk tingkat Provinsi Papua, katanya, Kabupaten Merauke menempati urutan keempat penduduk miskin (10,16 persen) dari 29 kabupaten/kota.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
