Merauke, Suryapapua.com– Sejumlah pihak termasuk Menteri Komunikasi dan Informatikan Indonesia, Johny Gerard Plate telah dipanggil penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk diperiksa, sehubungan dengan proyek pembangunan BTS 4G serta infrastruktur pendukung lainnya.
Proyek BTS tersebut dibangun di sejumlah provinsi diantaranya wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku serta Sulawesi.
Meskipun belum diketahui pasi kerugian keuangan negara, karena masih dalam proses penghitungan, namun tim Kejagung diterjunkan ke sejumlah daerah guna melihat langsung jalannya proyek dimaksud.
Pengecekan lapangan dilakukan lantaran didapatkan laporan bahwa proyek sudah 100 persen, sehingga transaksi pembayaran-pun telah selesai, namun fakta menunjukkan belum tuntas seluruhnya pembangunan proyek BTS 4G.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komite Tetap Tata Kelola Perdagangan Pertanian, Perhutanan & Peternakan, Perikanan Kawasan Perbatasan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia, Wellem Yan Ramandei dalam rilisnya yang diterima Surya Papua Senin (20/3) mengatakan, pihaknya mendukung proses hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan Kejagung RI.
Namun demikian, lanjut Ramandei, agar proyek BTS 4G yang tidak bermasalah, termasuk di Papua agar tetap dilanjutkan. Karena kebutuhan masyarakat di kampung-kampung akan pentingnya jaringan internet sangat tinggi.
“Saya mencontohkan mulai dari aktivitas belajar mengajar hingga ekonomi digital. Dimana masyarakat sudah menjalankan roda ekonomi melalui media sosial maupun market-place,” ungkapnya.
Ramandei menegaskan, jika proses hukum tak dipisahkan, tentu akan sangat berdampak kepada percepatan program ini, terlebih dengan telah dicabutnya akses TV analog.
“Ya tentu masyarakat di pedalaman tidak dapat lagi menikmati tayangan berita dan lain entah dari Google maupun YouTube,” katanya.
“Kasihan masyarakat di pedalaman. Mereka jadinya buta terhadap informasi. Sementara tujuan program internet masuk kampung adalah untuk menghapus stigma masyarakat buta internet, apalagi keberadaan TV analog telah dicabut dan dialihkan ke TV digital yang sudah pasti bergantung pada akses internet,” jelasnya.
Pembangunan BTS 4G, menurut Ramandei, adalah bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif bagi masyarakat bermukim di wilayah 3T di Papua dan Papua Barat.
Dia menegaskan kembali, silahkan proses hukum berjalan sebagaimana biasa. Tetapi harus tetap dipisahkan-mana yang bermasalah dan tidak. Sehingga pekerjaan yang belum berjalan, terus diselesaikan agar masyarakat bisa dengan cepat menikmati program ini.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
