Merauke, Suryapapua.com– Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, dr. Ignatius Yerry Mario mengungkapkan, tuntutan puluhan tenaga honorer termasuk medis yang melakukan aksi demonstrasi tadi pagi, sudah diajukan sejak 7 Desember 2022 lalu.
Sejumlah hak tenaga honorer itu diantaranya gaji dua bulan, insentif reguler maupun insentif covid-19.
Demikian disampaikan dokter Mario dihadapan puluhan pendemo Senin (19/12). Menurutnya, khusus upah honorer, sudah dinaikkan managemen RSUD Merauke. Tinggal menunggu masuk ke rekening teman-teman.
“Lalu proses transfer hak dari tenaga honorer, bukan kewenangan managemen RSUD Merauke lagi,” jelasnya.
Khusus berkaitan dengan insentif regular dan insentif covid-19 yang diusulkan tahun 2022, anggarannya telah ada. Tinggal proses pembagian, karena telah ada SP2D juga.
“Kalau masalah keterlambatan, kami disini sedang menjalankan proses,” katanya.
Khusus jasa pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS) tetap ada namun kecil. “Akhir tahun lalu, kami mendapatkan surat dari Inspektorat Provinsi Papua bahwa ada temuan di KPS, sehingga tak dianggarkan dalam otsus,” ungkapnya.
Jasa KPS, menurut dia, harus masuk di dalam Dana Alokasi Umum (DAU), bukan otsus , lantaran hanya diperuntukkan bagi orang Papua yang tidak mampu.
“Kalau bapak ibu di posisi saya, sudah mendapatkan surat seperti itu dari inspektorat, apakah mau menandatangani? Kalau kami salah, saya minta maaf atas keterlambatan informasi ini,” ujarnya.
Koordinator Aksi, Maksi Yohanes mengemukakan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pembayaran jasa KPS dilakukan bulan Desember.
“Seharusnya surat dari inspektorat itu disampaikan dari jauh hari sebelumnya., bukan baru sekarang. Bagi kami, managemen RSUD Merauke salah,” kritiknya.
Mestinya, transparansi informasi di dalam manajemen dilakukan agar tidak menimbulkan berbagai pertanyaan yang mengakibatkan mandeknya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dari pantauan suryapapua.com, tenaga honorer masih menunggu kepastian pembayaran hak mereka. Sedangkan pintu masuk RSUD ditutup dan tidak ada pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami akan buka pintu masuk RSUD kalau hak-hak sudah dibayarkan managemen,” tegasnya.
Penulis : Yulianus Bwariat
Editor : Frans Kobun
