Merauke, Suryapapua.com– Dihadapan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo bersama pejabat Kemendagri dan juga pejabat dari Provinsi Papua serta tiga bupati lain, musyawarah pimpinan daerah (Muspida), tokoh agama, tokoh adat serta stakeholder lain, Bupati Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun (ikut hadir juga) serta Yan P Mandenas atas pernyataannya beberapa waktu lalu.
“Selaku pribadi dan atas nama bupati serta seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Kaka Komarudin Watubun yang hadir saat ini bersama ade Yan P Mandenas bersama keluarga dan juga PDI-P serta Partai Gerindra maupun Komisi II DPR RI atas ucapan saya waktu lalu,” ungkap Bupati Mbaraka di ruangan auditorium kantor bupati Jumat (29/7).
Pernyataan yang disampaikan, jelas Bupati Mbaraka, sesungguhnya ingin mengurai tentang 20 tahun perjalanan perjuangan Provinsi Papua Selatan.
“Kenapa Saya menjelaskan, karena saya salah satu staf yang saat itu menulis tentang konsep pemekaran setelah ditugaskan oleh kaka John Gluba Gebze (Bupati Merauke),” ujarnya.
Dikatakan, sekitar tahun 2004 atau 2006 silam, kurang lebih 200-300 perwakilan masyarakat dari Selatan ke Jayapura membawa aspirasi pemekaran Provinsi Papua Selatan. Saat itu, hampir tidak ada yang menerima, hanya Komarudin Watubun sebagai anggota DPRP.
Lalu, katanya, biaya yang dikeluarkan tak sedikit, karena harus mencarter pesawat dan lain-lain.
“Mungkin teman lain berjuang satu atau dua tahun, tetapi kita mencapai 20 tahun dengan air mata dan darah. Banyak senior yang merumuskan pemekaran sudah meninggal, itu yang saya maksudkan,” tegasnya.
Bupati Mbaraka kembali menegaskan, tak pernah komunikasi dengan Komarudin dan Mandenes, silahkan lihat track-record telpon. “Justru yang saya maksudkan all-out adalah bagaimana kita jaga daerah ini agar salah satu dari tiga provinsi dimaksud, masyarakatnya tidak ribut,” ujarnya.
Jadi, lanjut Bupati Mbaraka, perjuangan menghadirkan Provinsi Papua Selatan tidak gampang. Ketika diplintir gampang, tetapi proses berjuang, orang harus akui.
“Jadi sekali lagi bahwa tak ada suap sama sekali. Kita tak punya uang cukup. Membangun negeri ini sekarang susah sekali,” katanya.
“Saya musti jelaskan agar lebih jelas lagi, mungkin orang mengerti sepenggal-penggal,” ujarnya.
Ditambahkan, saat rapat dengar pendapat (RDP), orang takut datang ke Papua. Namun Komarudin Watubun dan Yan Mandenas selalu pasang badan dan terus melakukan sosialisasi serta mendengar secara langsung aspirasi masyarakat.
Lalu, lanjut Bupati Mbaraka, pemerintah bekerja menyiapkan data dan melakukan kerjasama dengan UGM untuk studi akademik. Juga terus berkomunikasi bersama Menteri Dalam Negeri.
Bupati menegaskan kembali, mungkin dengan hadirnya daerah otonom baru (DOB) muncul pro-kontra. Tetapi masyarakat di Selatan Papua mendukung penuh karena ingin maju seperti daerah lain.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun