Merauke, Suryapapua.com-Bertempat di aula kampus Sekolah Tinggi Katolik (STK) St. Jakobus Merauke Sabtu (5/2), pengurus Vox Populi Insitute Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten Merauke melaksanakan rapat kerja wilayah (Rakerwil) I.
Rakerwil tersebut, dibuka secara resmi oleh Bupati Merauke, Romanus Mbaraka ditandai pemukulan tifa yang didampingi Tokoh Papua Selatan, Johanes Gluba Gebze serta Yoseph Gebze (Ketua DPW Vox Point Merauke).
Dalam sambutannya, Johanes Gluba Gebze mengatakan, jika kader Vox Point Merauke memperbaiki kualitas di internal organisasi, harus bicara tentang kualitas wanita dan laki-laki, sehingga lebih bagus.
Dikatakan, sekitar 12 sumber kader yang harus dipahami organisasi dimaksud. Lalu perlu dipastikan kemana muara Vox Point. Apakah ke politik, semi politik atau murni sebagai lembaga apa?
“Kenapa saya katakana demikian, agar tak seperti tragedi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sekarang. Dimana adat tak dibenahi, tapi bicara politik lebih hebat dari bicara adat,” kritik John Gluba.
Ketika ada peringatan Tuhan akan datang nabi-nabi palsu,maka ada LMA palsu sedang bergentayangan di negeri ini.
Olehnya, kipra Vox Point ke depan, perlu menentukan jalur gerakan yang jelas. Lalu organisasi ini juga tak mencetak kader komentator. Jangan sampai surplus komentator, tapi miskin membuat aksi.
Jadi, lanjut John Gluba, pengurus Vox Point tak banyak omong dan menasehati, tetapi tak kerja. Utamakan untuk kerja dan kerja. Berpandangan boleh saja, namun harus diimbangi kerja nyata.
Selain itu, merentangkan jaringan sampai ke basis. Karena ada situasi yang sedang terjadi.
“Kini orang Marind bingung, setelah tanah mereka dijual, lalu terakhir nanti jual marga. Orang akan bingung memastikan mana pemilik marga sesungguhnya,” ungkap dia.
Tak Tempatkan Diri Oposan
Sementara itu, Ketua Vox Point DPW Merauke, Yoseph Gebze mengatakan, mungkin organisasi ini menjadi hal baru disini, namun perlu disampaikan bahwa Vox Point telah hadir di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Khusus di Kabupaten Merauke, terus aktif dan eksis higga sekarang.
Hadirnya Vox Point, jelas Yoseph, merupakan pergumulan Tokoh Katolik baik di Jakarta serta seluruh daerah lain, bahwa umat Katolik tak memiliki partai politik. Sehingga saluran politik dapat dilakukan melalui lembaga Vox Point Indonesia.
“Memang organisasi ini lebih banyak mengkaji dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan semangat hidup berbangsa serta bernegara. Jadi semangat kebangsaan dibangun guna menyikapi isu yang berkembang di tengah masyarakat, terkait radikalisme dan lain-lain,” tegasnya.
Dengan demikian, Vox Point hadir bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada maupun organisasi lain termasuk pemerintah. Lalu tak menempatkan diri sebagai oposan. Tetapi ikut membantu menumbuhkan kembali nilai- nilai kebangsaan.
Khusus DPW Vox Point Merauke, kepengurusan berjumlah 45 orang. Melalui raker ini, sejumlah program strategis didiskusikan untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah membuka cabang lagi di distrik hingga kampung.
Untuk keanggotaan, tak hanya dari unsur masyarakat, tetapi juga birokrat, politisi, budayawan maupun TNI/Polri.
“Secara organisasi, kami mengikuti dinamika yang berkembang dan perlu melakukan konsolidasi sumber daya manusia orang Katolik, baik di birokrasi maupun lingkungan kerja lain. Dengan komunikasi, paling tidak membangun kebersamaan guna melakukan hal hal baik,” ungkapnya.
Khusus di bidang pendidikan, Vox Point akan konsen bersuara di basis orang Katolik di pinggiran. Semoga dengan kebijakan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, dapat menyentuh orang asli Papua (OAP) di kampung-kampung.
“Kami juga akan menyerahkan hasil semiloka pendidikan kepada Bapak Bupati Merauke yang telah dilakukan Vox Point beberapa waktu lalu dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi,” katanya.
Penulis : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
