Bupati Merauke Lantik Kepsek, Kapus Hingga Pejabat Fungsional, Jumlahnya 800-an

Pemerintahan498 views

Merauke, Suryapapua.com– Bertempat di Swiss belhotel Selasa (29/8), Bupati Merauke, Romanus Mbaraka melantik kepala sekolah dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA/SMK, kepala puskesmas  serta  pejabat fungsional di lingkungan pemerintah setempat.

Untuk Kepsek TK  berjumlah  59, Kepsek  Sekolah  Dasar (SD) 195,  Kepsek Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP)  50, Kepsek Sekolah Menengah Atas (SMA) 15,  Kepsek Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 13, lalu satu Kepsek satuan pendidikan  non formal, 25  kepala puskesmas serta 460 pejabat fungsional.

Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, Sekretaris Daerah, Yeremias Paulus Ndiken, musyawarah pimpinan daerah (Muspida) serta pejabat dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Bupati Mbaraka mengatakan,”Harusnya saya ingin membuat komitmen bersama para kepala sekolah, sekaligus menandatangani pakta integritas yang isinya, kalau besok lusa murid kelas VI tak bisa baca tulis, harus siap dipermalukan, lalu siap mundur dari jabatan.”

“Kenapa perlu dibuat, karena saat saya ke pedalaman, ada murid Kelas VI bahkan siswa SMP  telah lulus, ternyata tak bisa baca tulis,” tegasnya.

Dengan fakta seperti demikian, pinta Bupati Mbaraka, agar para kepala sekolah peduli tentang pendidikan dengan menjalankan tugas sebaik mungkin di sekolah.

Meski begitu, katanya, disatu sisi, ia merasa bangga dengan pengabdian  para guru, karena telah mendidik  secara baik. “Kami bisa ‘besar’ seperti sekarang, karena bapak-ibu guru,” ungkapnya.

Dengan dilantiknya ratusan kepsek,  generasi besok akan lebih baik lagi. Sehingga mereka mampu menyesuaikan digitalisasi yang sekarang sedang mendunia mengingat semua serba IT. Jadi  perlu dilahirkan manusia cerdas.

Dalam kesempatan itu, Bupati Mbaraka mengingatkan kepada para kepala sekolah kalau banyak eror dalam pengelolaan keuangan.

Olehnya, usai dilantik agar mengumpulkan semua guru di sekolah sekaligus membuat perencanaan pembangunan, apakah dalam bentuk dana BOS atau lain-lain. Harus rangkul para guru. Ketika itu dilakukan, sekolahnya juga jalan baik dan guru-pun tak akan liar.

“Intinya harus terbuka, sehingga dana dapat digunakan secara baik,” pintanya lagi.

“Saya mengingatkan ini karena dalam kepemimpinan saya periode kedua sekarang,  pemeriksaan semakin transparan dan  betul-betul teliti,” katanya dan menambahkan, meskipun dana BOS masuk langsung ke rekening sekolah, namun bupati diberikan kewenangan melakukan kontrol.

Penulis : Frans Kobun

Editor   : Frans Kobun

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *