Merauke, Suryapapua.com – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengingatkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di satuan kerja masing-masing agar bekerja jujur dan tidak menerima tenaga honorer secara diam-diam.
Permintaan itu disampaikan Bupati Mbaraka kepada Surya Papua Sabtu (18/12). “Ingat bahwa anggaran membayar gaji tenaga honor daerah, bukan di dinas, tetapi pemerintah. Sehingga tak serta merta membuat kebijakan menerima di kantor,” pintanya.
Dikatakan, terlalu banyak tenaga Honda di lingkungan Pemkab Merauke. Sementara beban pembayaran gaji m dilakukan pemerintah. Ini harus dilakukan penertiban kembali.
Bupati Mbaraka juga mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pegajaran Kabupaten Merauke, Tiasony Betaubun agar melakukan penertiban kembali guru honorer. Lalu tenaga guru dari yayasan yang mengabdi dan selama ini dibayar pemerintah, dikembalikan saja ke yayasan.
Begitu juga tenaga honorer di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke. Jika jumlahnya sampai 500 orang, perlu dilakukan rasionalisasi . “Memang mereka kerja apa saja selama ini. Saya minta Dirut RSUD, Yeni Mahuze merasionalisasi lagi,” pintanya.
Khusus di Dinas lingkungan Hidup, lanjut Bupati Merauke, kepala dinasnnya (Harmini) ketika merekrut tenaga lapangan, perlu kehati-hatian. Harus dibuatkan syarat yang jelas dan tepat.
Reporter : Frans Kobun
Editor : Frans Kobun
